Krisis politik melanda Belanda setelah Menteri Luar Negeri Caspar Veldkamp mengundurkan diri pada Jumat lalu. Keputusan ini dipicu oleh gagalnya kesepakatan kabinet terkait penerapan sanksi terhadap Israel.
Partai New Social Contract Party, partai yang menaungi Veldkamp, turut menarik diri dari koalisi pemerintahan, memperdalam gejolak politik yang tengah berlangsung.
Veldkamp sebelumnya telah menyampaikan keinginannya untuk mengambil tindakan tegas terhadap Israel atas operasi militer di Gaza melawan Hamas. Pemerintah Belanda sendiri telah melabeli dua menteri sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, sebagai persona non grata. Selain itu, Belanda juga menjadi bagian dari 21 negara yang mengecam persetujuan Israel atas proyek permukiman di Tepi Barat, menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional.
Namun, perbedaan pendapat dalam kabinet mengenai langkah-langkah tambahan untuk menekan Israel mencapai puncaknya. Veldkamp merasa "tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mengambil langkah-langkah berarti" dan merasa "terkekang dalam menentukan arah yang dianggapnya perlu".
Usulan Veldkamp untuk tindakan lebih lanjut terhadap Israel telah dibahas secara intensif, namun menghadapi penolakan dalam serangkaian rapat kabinet.
Perdana Menteri Dick Schoof menyatakan penyesalannya atas pengunduran diri Veldkamp dan penarikan diri partainya, yang merupakan partai terbesar keempat di parlemen. Schoof mengakui situasi di Gaza yang "memburuk" dan "dramatis".
Pemerintah Belanda menghadapi tekanan dari aksi protes besar yang menentang operasi militer Israel sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Demonstrasi besar di Den Haag menuntut sanksi terhadap Israel dan akses kemanusiaan bagi warga sipil di Gaza. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah secara resmi menyatakan bencana kelaparan di Gaza dan menyalahkan "penghambatan sistematis" bantuan oleh Israel.
