Senin, 25 Agustus 2025, aksi unjuk rasa yang dilakukan sekelompok massa di depan gedung DPR, Jakarta, berubah menjadi kericuhan akibat penghadangan dari aparat kepolisian. Tuntutan utama para demonstran adalah mempertanyakan besaran gaji dan tunjangan anggota DPR yang dianggap fantastis, mencapai lebih dari Rp100 juta.
Kericuhan mulai pecah sekitar pukul 12.45 WIB, ketika polisi mulai menggunakan gas air mata dan semprotan air untuk membubarkan massa. Aksi saling dorong dan lempar botol air plastik pun tak terhindarkan.
Tak hanya di depan gedung DPR, sekitar pukul 14.00 WIB, gelombang demonstran lain muncul di pintu belakang gedung DPR. Massa bahkan sempat melempari kantor satuan pengamanan dengan batu dan melakukan pembakaran sepeda motor. Tindakan represif dari polisi pun kembali terjadi dengan menembakkan gas air mata ke arah pengunjuk rasa.
Hingga pukul 15.00 WIB, aparat kepolisian terus berupaya memukul mundur demonstran hingga dekat Stasiun Palmerah, Jakarta Pusat.
Wartawan di lapangan melaporkan bahwa aparat Brimob menembakkan gas air mata lebih dari lima kali dalam kurun waktu setengah jam. Akibatnya, banyak demonstran yang terpaksa mencari perlindungan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) dan Senayan Park. Di lokasi tersebut, banyak yang mengalami iritasi mata, panik, hingga batuk-batuk akibat paparan gas air mata.
Massa dari berbagai elemen masyarakat, termasuk pelajar, terus berupaya mendekat ke Jalan Gatot Subroto untuk menuju depan Gedung DPR. Upaya mereka dihalau dengan tembakan gas air mata. Situasi semakin memanas ketika massa pelajar yang diduga melakukan provokasi dengan melempari petugas dengan batu. Beberapa pelajar yang masih mengenakan seragam terlihat membawa bendera partai politik dan mencoba menerobos jalan tol dalam kota, yang kembali direspon dengan tembakan gas air mata.
Aksi unjuk rasa ini digerakkan oleh sebuah kelompok yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa bersama Rakyat. Mereka menyoroti ketidakadilan terkait gaji dan tunjangan anggota DPR yang dianggap tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Seorang mahasiswa dari perguruan tinggi swasta, Danar, menyatakan bahwa ia datang sebagai warga negara Indonesia yang merasa prihatin dengan kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Ia mempertanyakan bagaimana masyarakat bisa menerima fakta bahwa di saat banyak terjadi PHK, gaji anggota DPR justru mencapai puluhan hingga ratusan juta.
Alfin, seorang pengemudi ojek daring, bersama rekannya datang menuntut pembubaran DPR karena kebijakan yang dibuat dinilai tidak mendukung rakyat. Ia mengungkapkan kesulitan mencari nafkah sementara gaji DPR sangat besar.
Rahmini, seorang buruh pabrik, bahkan sengaja bolos kerja untuk ikut berdemonstrasi. Ia mengaku marah mengetahui gaji dan tunjangan fantastis yang diterima anggota DPR, sementara banyak buruh mengalami PHK.
Menanggapi aksi demonstrasi tersebut, Ketua DPR Puan Maharani mengimbau agar semua pihak saling menghormati dalam menyampaikan aspirasi. Ia juga menyatakan bahwa DPR akan menampung semua aspirasi dan berupaya memperbaikinya. Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima meminta aparat kepolisian untuk tidak bertindak represif dalam mengendalikan massa.
