Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, memberikan tanggapannya terkait demonstrasi yang terjadi di sekitar gedung DPR pada 25 Agustus 2025. Meski tidak terlihat secara langsung di lokasi, Sahroni mengaku tetap mengikuti dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.
Sahroni menyampaikan apresiasi terhadap aksi unjuk rasa yang berlangsung di Gerbang Pancasila. Ia menilai aksi tersebut sebagai contoh yang baik dalam menyampaikan aspirasi secara terbuka tanpa tindakan anarkis. "Saya sangat apresiasi, menyampaikan aspirasi di ruang terbuka tanpa anarkisme, itu empat jempol," ujarnya.
Namun, Sahroni mengecam tindakan massa yang berujung pada kericuhan dan perusakan fasilitas. Ia menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk premanisme dan berharap aspirasi dapat disalurkan melalui cara yang lebih baik.
"Seharusnya perwakilan pendemo menyampaikan aspirasi secara baik-baik terlebih dahulu, mungkin pimpinan DPR akan menerima dengan baik juga," kata Sahroni. Ia berharap kejadian ini menjadi pembelajaran agar pendemo mengedepankan komunikasi yang baik.
Sahroni mengaku mendengarkan aspirasi publik secara diam-diam saat demonstrasi berlangsung. Ia mengapresiasi pihak-pihak yang menyampaikan pendapat dengan cara yang damai dan tertib. "Saya ngumpet-ngumpet dan mendengar langsung. Saya mengapresiasi mereka yang menyalurkan aspirasi dengan cara yang bagus dan baik," imbuhnya.
Demonstrasi di sekitar gedung DPR tersebut diketahui terkait dengan penolakan terhadap tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp 50 juta.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa tunjangan tersebut hanya diberikan selama satu tahun, yakni hingga Oktober 2025. Hal ini dilakukan karena anggota DPR tidak lagi mendapatkan fasilitas perumahan di Kalibata sejak dilantik pada Oktober 2024. "Sehingga dipandang perlu memberikan fasilitas rumah berupa dana untuk kontrak rumah," jelas Dasco.
