Jakarta – Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dikabarkan tengah berupaya menarik perhatian Arab Saudi dengan tawaran bantuan militer bernilai fantastis, mencapai US$100 miliar atau setara dengan Rp1.682 triliun.
Informasi ini terungkap dari beberapa sumber yang mengetahui langsung kunjungan Trump ke Saudi pada bulan Mei. Proposal bantuan militer ini muncul setelah pemerintahan Joe Biden mengalami kegagalan dalam upaya menjalin kesepakatan pertahanan dengan Riyadh, yang juga menjadi bagian dari inisiatif normalisasi hubungan antara Saudi dan Israel.
Sebelumnya, Biden sempat menawarkan akses yang lebih luas bagi Saudi terhadap teknologi senjata AS yang lebih canggih. Tawaran tersebut diajukan sebagai upaya untuk mencegah Riyadh membeli persenjataan dari China dan membatasi investasi Beijing di negara tersebut.
Meskipun detail lengkap mengenai proposal bantuan militer Trump masih belum jelas, Gedung Putih dan pemerintah Saudi belum memberikan tanggapan resmi terkait hal ini.
Seorang pejabat pertahanan AS menyatakan bahwa hubungan antara AS dan Saudi saat ini berjalan dengan baik. "Kemitraan pertahanan kami dengan Kerajaan Arab Saudi semakin kuat di bawah kepemimpinan Presiden Trump. Menjaga kerja sama keamanan tetap menjadi fokus utama dalam hubungan kami, dan kami akan terus berupaya memenuhi kebutuhan pertahanan mereka," ujarnya.
Pada masa jabatan pertamanya, Trump selalu mendukung penjualan senjata ke Saudi, menganggapnya sebagai langkah positif bagi penciptaan lapangan kerja di AS.
Perusahaan-perusahaan raksasa di bidang pertahanan AS seperti Lockheed Martin Corp (LMT.N) diperkirakan akan terlibat dalam penyediaan sistem persenjataan, termasuk pesawat angkut militer C-130, rudal, dan radar. Selain Lockheed Martin, perusahaan lain seperti RTX Corp atau Raytheon Technologies, Boeing Co, Northrop Grumman Corp, dan General Atomics juga berpotensi menjadi bagian dari kesepakatan ini.
RTX, Northrop, dan General Atomics menolak memberikan komentar. Lockheed Martin menekankan bahwa penjualan militer ke luar negeri merupakan transaksi antar pemerintah.
