Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi NasDem, Nafa Urbach, menyatakan komitmennya untuk menyalurkan gaji dan tunjangannya sebagai wakil rakyat kepada masyarakat di daerah pemilihan (dapil) yang telah mengantarkannya ke kursi Senayan.
Sebagai langkah awal, Nafa menuturkan akan memprioritaskan para guru di dapilnya. Kabar ini ia sampaikan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Nafa Urbach terpilih menjadi anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah VI yang meliputi wilayah Magelang, Purworejo, Temanggung, dan Wonosobo.
Menyadari keresahan masyarakat terkait besaran tunjangan jabatan anggota DPR RI, Nafa Urbach berjanji akan mengalokasikan gajinya untuk masyarakat yang membutuhkan.
"Sebagai bentuk komitmen saya kepada rakyat, saya memilih untuk mengalokasikan gaji dan tunjangan saya kepada masyarakat di dapil saya, khususnya para guru yang telah berjuang mendidik generasi penerus bangsa," tulis Nafa dalam unggahannya.
Sebelumnya, Nafa Urbach sempat menuai kritik akibat komentarnya di media sosial yang dianggap membela tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50 juta. Ia juga sempat mengeluhkan kemacetan dari rumahnya di Bintaro menuju Gedung DPR di Senayan.
Menanggapi pertanyaan warganet, Nafa Urbach menjelaskan bahwa prioritas utama penyaluran gaji dan tunjangannya adalah untuk para guru. Ia akan memerintahkan timnya di dapil untuk mendata para guru yang berhak menerima bantuan tersebut.
"Untuk tahap awal, fokus saya adalah para guru. Tapi, tentu ini butuh waktu untuk mendata guru-guru di dapil dengan baik agar penerimaannya tepat sasaran dan transparan," jelas Nafa.
Ia pun berjanji akan melaporkan seluruh proses penyaluran dana secara berkala agar masyarakat dapat ikut mengawasi. Prioritas kepada guru hingga tahun 2029 ini diberikan karena mereka dianggap sebagai "pahlawan pendidikan yang telah berjasa besar."
Namun, Nafa Urbach juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan terkait kelompok lain yang juga perlu dibantu.
Proses penyaluran dana dari gaji dan tunjangannya sebagai anggota DPR rencananya akan dimulai pada bulan September mendatang, setelah timnya selesai mendata penerima yang berhak di dapil.
"Saya paham tidak semua orang bisa percaya, atau banyak yang akan bilang ini pencitraan. Saya akan buktikan lewat tindakan nyata dan transparansi. Beri saya waktu untuk mendata para guru di Dapil 6," pungkasnya.
