Jakarta – Ribuan pekerja yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPR RI, Jakarta, hari ini, Kamis (28/8/2025). Rencana awal menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, depan Istana Kepresidenan, dibatalkan.
Presiden Partai Buruh, Sa’id Iqbal, menyatakan bahwa konsentrasi aksi akan dipusatkan di DPR RI karena keterbatasan waktu. "Sejak awal, kami merencanakan aksi di DPR, dan Istana jika ada waktu. Kami memutuskan fokus di DPR karena waktu yang terbatas, mengingat sebagian buruh harus masuk shift kerja kedua," ungkap Iqbal.
Ketua Departemen Media dan Komunikasi Partai Buruh, Kahar Cahyono, menambahkan bahwa keputusan memusatkan aksi di DPR diambil untuk efektivitas penyampaian aspirasi. "Kami merasa lebih efektif jika semua tuntutan disuarakan di satu titik," jelas Kahar.
Aksi unjuk rasa dijadwalkan akan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB di depan gerbang utama kompleks parlemen DPR/MPR, Jakarta.
Iqbal menegaskan bahwa aksi ini akan membawa enam tuntutan utama, yaitu:
- Penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah (HOSTUM), dengan tuntutan kenaikan Upah Minimum Tahun 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen.
- Penghentian PHK dan pembentukan Satgas PHK.
- Reformasi pajak perburuhan dengan menaikkan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) menjadi Rp7,5 juta per bulan, menghapus pajak pesangon, THR, JHT, dan diskriminasi pajak bagi perempuan menikah.
- Pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw.
- Pengesahan RUU Perampasan Aset dan pemberantasan korupsi.
- Revisi RUU Pemilu untuk redesain sistem Pemilu 2029.
