Jakarta – Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memberikan pernyataan terkait unjuk rasa yang terjadi di depan Gedung DPR RI dalam beberapa hari terakhir yang sempat diwarnai kericuhan.
Pemerintah, kata Prasetyo, menghargai setiap bentuk penyampaian aspirasi dari masyarakat. Ia hanya mengingatkan agar aksi demonstrasi tidak sampai merusak atau mengganggu fasilitas publik.
"Penyampaian aspirasi melalui demonstrasi adalah hak, namun kami berharap agar tetap menjaga ketertiban dan tidak merusak fasilitas umum," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (28/8).
Menanggapi tuntutan dari kelompok buruh, termasuk mengenai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan perwakilan serikat buruh.
"Terkait Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh, telah disetujui dan ditandatangani oleh Presiden beberapa waktu lalu, dan akan segera ditindaklanjuti," tambahnya.
Gedung DPR RI menjadi lokasi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Kebijakan DPR RI menjadi sorotan utama, terutama mengenai tunjangan perumahan bagi anggota DPR.
Aksi demonstrasi sempat diwarnai kericuhan dan bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan. Pada aksi Senin (25/8), pihak kepolisian mengamankan 351 orang, di mana 196 di antaranya adalah anak-anak. Pihak kepolisian mengklaim penangkapan dilakukan karena massa aksi tidak mengindahkan imbauan petugas.
