Jakarta – Kabar mengejutkan datang dari Thailand. Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra resmi dicopot dari jabatannya pada hari Jumat, 29 Agustus 2025. Keputusan ini dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Thailand menyusul skandal rekaman telepon yang bocor.
Mahkamah Konstitusi menilai tindakan Paetongtarn tidak menjunjung tinggi kehormatan bangsa, lebih mengedepankan kepentingan pribadi daripada kepentingan negara, serta melanggar standar etik. Akibatnya, Paetongtarn, yang sebelumnya sudah diskors, harus meninggalkan jabatannya sebagai Perdana Menteri.
Skandal ini bermula ketika percakapan telepon antara Paetongtarn dengan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, tersebar luas. Dalam percakapan tersebut, Paetongtarn terdengar merendahkan militer Thailand saat mencari solusi terkait masalah perbatasan.
Paetongtarn telah menyampaikan permohonan maaf dan menjelaskan bahwa ucapannya hanyalah bagian dari "teknik negosiasi". Ia juga berjanji tidak akan lagi terlibat dalam pembicaraan pribadi dengan Hun Sen.
Sebagai penggantinya, Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai ditunjuk untuk mengisi posisi Perdana Menteri.
Sebelumnya, hubungan antara Thailand dan Kamboja memang memanas. Ketegangan bermula setelah seorang tentara Kamboja tewas dalam baku tembak di wilayah sengketa Segitiga Zamrud. Kamboja kemudian membatasi impor bahan bakar, menghentikan impor buah dan sayur dari Thailand, serta melarang penayangan acara TV dan film Thailand.
Thailand membalas dengan menutup semua perbatasan dengan Kamboja dan memperpendek visa warga Kamboja. Insiden ledakan ranjau di perbatasan semakin memperburuk situasi, hingga kedua negara terlibat pertempuran. Gencatan senjata akhirnya tercapai setelah mediasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
