Krisis politik dan keamanan di Venezuela mencapai titik didih. Presiden Nicolas Maduro dengan tegas menyatakan bahwa invasi oleh pasukan Amerika Serikat (AS) ke negaranya adalah hal yang "mustahil". Pernyataan ini muncul setelah AS mengerahkan armada yang terdiri dari lima kapal perang dan ribuan tentara ke wilayah Karibia, dekat dengan perairan Venezuela.
Dalih resmi dari pengerahan pasukan AS adalah operasi pemberantasan perdagangan narkoba. Namun, Venezuela merespons dengan cepat, mengerahkan kapal-kapal perangnya sendiri dan drone untuk meningkatkan patroli di sepanjang garis pantai. Selain itu, pemerintah Venezuela juga mengumumkan upaya perekrutan ribuan anggota milisi baru untuk memperkuat pertahanannya.
Maduro bersikeras bahwa Venezuela siap membela "perdamaian, kedaulatan, dan integritas teritorialnya". Meskipun ketegangan meningkat, AS belum secara terbuka mengancam akan melakukan invasi ke Venezuela.
Sejak terpilih kembali untuk periode kedua, Presiden AS Donald Trump semakin gencar menekan Venezuela. Serangan Trump difokuskan pada kelompok-kelompok kriminal yang kuat di negara tersebut, yang beberapa di antaranya beroperasi di wilayah AS.
Pemerintahan Trump menuduh Maduro memimpin kartel kokain bernama "Cartel de los Soles" dan bahkan mengklasifikasikannya sebagai organisasi teroris. Baru-baru ini, AS menggandakan hadiah untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Maduro menjadi US$ 50 juta, terkait dengan dugaan keterlibatannya dalam perdagangan narkoba.
Maduro, yang telah memimpin Venezuela sejak 2013, menuduh Trump berusaha untuk melakukan perubahan rezim di negaranya. Situasi ini terus memicu ketegangan dan ketidakpastian di kawasan tersebut.
