Krisis politik kembali melanda Thailand. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk memberhentikan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya pada Jumat, 29 Agustus 2025. Keputusan ini mengakhiri masa jabatan yang baru berjalan satu tahun dan menjadi pukulan berat bagi dinasti politik Shinawatra yang telah lama berkonflik dengan elit konservatif dan militer.
Paetongtarn, yang tercatat sebagai perdana menteri termuda dalam sejarah Thailand, menjadi kepala pemerintahan keenam dari keluarga atau pendukung Shinawatra yang disingkirkan melalui intervensi militer atau peradilan.
MK menyatakan Paetongtarn terbukti melanggar etika karena percakapan teleponnya yang bocor dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, pada Juni lalu. Pembicaraan itu terjadi ketika kedua negara berada di ambang konflik bersenjata di perbatasan. Pertempuran kemudian pecah beberapa minggu setelahnya.
Pengadilan menyatakan bahwa karena hubungan pribadi yang tampak selaras dengan Kamboja, Paetongtarn dianggap lebih mendahulukan kepentingan Kamboja daripada kepentingan nasional. Majelis hakim menilai hal ini merusak reputasi negara dan menghilangkan kepercayaan publik.
Permohonan Maaf yang Sia-Sia
Paetongtarn, 39 tahun, adalah putri dari taipan berpengaruh Thaksin Shinawatra. Ia baru memasuki dunia politik sebelum akhirnya menjabat sebagai perdana menteri setelah MK sebelumnya juga memecat Srettha Thavisin.
Menanggapi kebocoran percakapan telepon, Paetongtarn telah menyampaikan permintaan maaf dan menyatakan bahwa ia hanya berusaha mencegah perang. Namun, permintaan maaf itu tidak mengubah keputusan pengadilan.
Siapa Pengganti Paetongtarn?
Dengan lengsernya Paetongtarn, perhatian kini tertuju pada penggantinya. Partai Pheu Thai yang dipimpinnya kini berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam negosiasi politik dan harus berjuang mempertahankan koalisi yang rapuh.
Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai bersama kabinet akan bertugas sebagai pemerintahan sementara hingga parlemen memilih perdana menteri baru.
Beberapa nama yang berpotensi menjadi perdana menteri beredar, termasuk Chaikasem Nitisiri dari Pheu Thai, mantan jaksa agung yang minim pengalaman kabinet. Nama lain yang muncul adalah mantan perdana menteri Prayuth Chan-ocha, meskipun ia telah menyatakan pensiun dari politik, serta Anutin Charnvirakul, wakil perdana menteri yang sebelumnya menarik partainya dari koalisi akibat skandal telepon Paetongtarn.
Pengamat politik dari Universitas Chulalongkorn, Stithorn Thananithichot, menilai situasi ini berpotensi memperpanjang ketidakpastian politik. Penunjukan perdana menteri baru akan sulit dan memakan waktu karena partai-partai sulit menyelaraskan kepentingan mereka.
Ketidakstabilan politik ini muncul di tengah keresahan publik terkait reformasi yang terhambat dan kondisi ekonomi yang lesu. Bank sentral memperkirakan pertumbuhan ekonomi Thailand tahun ini hanya 2,3%, angka yang relatif rendah untuk kawasan Asia Tenggara.
