Gelombang demonstrasi melanda Jakarta sejak Kamis, 28 Agustus 2025. Aksi yang awalnya damai di depan Gedung DPR berubah menjadi kerusuhan massa di berbagai titik strategis, memicu kekhawatiran akan dampak yang lebih luas.
Situasi semakin memanas setelah insiden tragis di mana seorang pengemudi ojek online menjadi korban tabrak lari kendaraan taktis milik Brimob pada Kamis malam. Kejadian ini memicu kemarahan publik dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi Jakarta.
Ekonom terkemuka memperingatkan bahwa Jakarta berada di ambang pra-krisis ekonomi jika pemerintah gagal merespons aspirasi masyarakat. Kondisi ini bahkan dinilai lebih berbahaya dari krisis 1998, dengan pemulihan ekonomi yang diperkirakan akan berjalan lambat dan sulit.
Beberapa langkah mendesak yang disarankan untuk menghindari krisis ekonomi antara lain:
- Reformasi Pajak: Pemerintah didesak untuk merevisi sistem perpajakan yang dianggap tidak adil, terutama bagi kelompok menengah ke bawah. Penurunan PPN menjadi 8% dan penerapan pajak kekayaan menjadi prioritas.
- Transparansi Gaji Pejabat: Pembentukan komite independen untuk meninjau gaji dan tunjangan pejabat tinggi, termasuk anggota DPR, dianggap krusial untuk memulihkan kepercayaan publik.
- Reshuffle Kabinet: Perombakan kabinet, terutama tim ekonomi, diperlukan untuk menghadirkan sosok yang memiliki pemahaman dan respons yang tepat terhadap krisis.
- Revisi APBN: Rancangan APBN 2026 harus direvisi total, dengan menghentikan efisiensi anggaran daerah dan memangkas alokasi anggaran pertahanan keamanan yang dianggap berlebihan.
Dampak demonstrasi terhadap ekonomi Jakarta dan Indonesia sangat bergantung pada respons pemerintah dan DPR. Sikap arogan dan ketidakpedulian terhadap tuntutan rakyat dapat memperburuk situasi.
Pemerintah dan DPR perlu menunjukkan kesediaan untuk mendengar, meminta maaf secara tulus, dan berkomitmen untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Sebaliknya, sikap arogan, pamer kekayaan, dan fokus pada program yang tidak relevan dengan kebutuhan rakyat hanya akan memperlebar jurang pemisah dan memperburuk kondisi.
Meskipun situasi saat ini belum mencapai level krisis 1998, gangguan serius terhadap ekonomi tetap tidak terhindarkan. Pemerintah perlu merespons dengan serius dalam meracik kebijakan, menghentikan manipulasi statistik, dan mengganti sosok-sosok yang dinilai tidak kompeten. Kesederhanaan dan empati terhadap penderitaan rakyat menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan dan stabilitas.
