Jakarta – Ahmad Sahroni, anggota DPR dari Fraksi NasDem, tidak lagi menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR sejak Jumat (29/8). Pergantian ini terjadi setelah serangkaian pernyataan kontroversial yang dilontarkannya terkait kritikan terhadap kinerja parlemen menjadi sorotan publik.
Keputusan ini tertuang dalam surat Fraksi NasDem nomor 759 yang berisi tentang perubahan susunan anggota Komisi I dan III DPR. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Partai NasDem, Viktor Laiskodat, dan bendahara fraksi, Sahroni sendiri, pada tanggal 29 Agustus.
Dalam surat tersebut, Sahroni dialihkan menjadi anggota Komisi I DPR, sementara posisi Wakil Ketua Komisi III DPR yang ditinggalkannya diisi oleh Rusdi Masse Mappasessu.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, menampik bahwa keputusan ini merupakan pencopotan. Ia berdalih bahwa perubahan ini hanyalah rotasi rutin dan penyegaran organisasi.
"Ini hanya rotasi biasa, bukan pencopotan. Hanya penyegaran saja," ujar Hermawi saat dikonfirmasi pada Jumat (29/8).
Hermawi juga membantah bahwa rotasi Sahroni ini merupakan buntut dari pernyataannya yang menuai kecaman publik.
Sebagai informasi, Komisi III DPR memiliki lingkup kerja yang berkaitan dengan isu keamanan dan bermitra dengan Polri. Belakangan ini, beberapa pernyataan Sahroni menuai kontroversi, terutama terkait dengan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan elemen masyarakat sipil.
Salah satu pernyataan Sahroni yang menjadi sorotan adalah dukungannya terhadap tindakan aparat yang menangkap demonstran di bawah umur yang dianggap melakukan kerusuhan. Ia bahkan menyebut mereka sebagai "orang-orang berengsek".
"Saya mendukung Polda Metro Jaya menangkap mereka yang anarkis, meskipun masih di bawah umur. Bayangkan, di usia muda saja sudah begitu buruk perilakunya. Ini tidak bisa dibiarkan. Saya mendukung Kapolda Metro dan jajarannya menangkap mereka yang anarkis," tegas Sahroni dalam sebuah pesan suara pada Selasa (26/8).
Sebelumnya, Sahroni juga menuai kritik tajam setelah menyebut pihak-pihak yang menyerukan pembubaran DPR sebagai "orang tolol sedunia".
