Jakarta – Fraksi PDIP menyatakan persetujuannya untuk menghentikan tunjangan dan fasilitas DPR yang dinilai tidak selaras dengan etika dan rasa empati kepada masyarakat. Menurut PDIP, hak-hak yang diterima anggota DPR seharusnya mencerminkan nilai-nilai tersebut.
Ketua Banggar DPR dari Fraksi PDIP, Said Abdullah, menekankan bahwa politik tidak hanya tentang kesepakatan rasional, tetapi juga harus dilandasi etika, empati, dan simpati. Tunjangan anggota DPR seharusnya tidak hanya mempertimbangkan jumlah, tetapi juga nilai-nilai moral.
Menurut Said, persetujuan antar fraksi saja tidak cukup untuk menentukan tunjangan anggota DPR. Ia mengajak seluruh anggota DPR untuk introspeksi diri, terutama terkait kinerja dan fungsi mereka sebagai penyambung aspirasi rakyat. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, DPR seharusnya tidak mendapatkan tunjangan yang dianggap berlebihan oleh masyarakat.
"Jika mayoritas anggota DPR menjunjung tinggi nilai-nilai etika, tidak akan ada lagi tunjangan dan fasilitas yang melampaui batas kepatutan. Jika anggota DPR memiliki kepekaan terhadap kehidupan rakyat yang masih banyak mengalami kesulitan, tidak akan ada fasilitas yang berlebihan dari uang pajak rakyat," tegas Said.
Said menambahkan, masyarakat tidak akan mempermasalahkan tunjangan dan gaji DPR jika kinerja mereka sepadan dan aspirasi rakyat terus diperjuangkan. Dengan demikian, marwah DPR akan tetap terjaga.
Fraksi PDIP memandang ketiga nilai tersebut (etika, empati, simpati) sebagai jiwa dari pergerakan politik DPR, bukan sekadar kesepakatan dan ketentuan formal. Pimpinan Fraksi PDIP telah mengingatkan anggotanya untuk memiliki sense of crisis, tenggang rasa, dan mawas diri, karena DPR adalah representasi rakyat yang berhak mempertanyakan hal-hal yang dianggap menyimpang dan tidak pantas.
Oleh karena itu, Fraksi PDIP meminta agar tunjangan perumahan dan fasilitas lain yang di luar batas kepatutan dihentikan. Hal ini diharapkan menjadi pelajaran bagi para legislator ke depannya.
Sebelumnya, Fraksi Gerindra, PAN, PKS, NasDem, dan Golkar juga telah menyatakan pandangannya terkait tunjangan DPR, yang menjadi salah satu pemicu demonstrasi besar-besaran. Fraksi-fraksi tersebut sepakat bahwa evaluasi tunjangan DPR perlu dilakukan.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPR, Bambang Haryadi, menyatakan bahwa Fraksi Gerindra terbuka terhadap evaluasi tunjangan anggota Dewan di tengah sorotan publik. "Jika memang ada yang perlu disesuaikan, itu adalah bagian dari komitmen kami untuk menjaga kepercayaan publik," ujar Bambang.
