Jakarta – Gelombang demonstrasi beberapa waktu lalu yang menyoroti tunjangan anggota DPR RI, tampaknya membuahkan hasil. Sejumlah fraksi partai politik di parlemen menyatakan kesiapannya untuk mengevaluasi total tunjangan yang diterima para wakil rakyat.
Sekretaris Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni, secara tegas mendukung evaluasi ini. Bahkan, ia berjanji akan menyalurkan seluruh gaji dan tunjangannya kepada masyarakat, sebuah komitmen yang diharapkan diikuti oleh anggota DPR lainnya. "Untuk saya, semua gaji dan tunjangan dari dulu selalu saya berikan kembali ke masyarakat, itu wajib," ujarnya.
Senada dengan NasDem, Ketua Fraksi Golkar, Muhammad Sarmuji, juga memastikan partainya siap jika tunjangan DPR dievaluasi. Ia menekankan pentingnya menjaga sikap dan mengukur kepatutan diri di depan publik. "Kita sudah menyatakan lebih dulu kemarin bahwa kami siap dievaluasi dan direvisi fasilitas kami jika dipandang berlebihan," ungkapnya.
Fraksi PAN DPR RI juga tak ketinggalan menyatakan dukungan. Ketua Fraksi PAN, Putri Zulkifli Hasan, mengatakan evaluasi ini sebagai upaya perbaikan berkelanjutan. "Fraksi PAN memandang evaluasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Kami siap mengikuti setiap prosesnya, selama dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip kepatutan," tegasnya. Ia juga mengajak seluruh anggota fraksinya untuk terus mengedepankan kesederhanaan dan fokus pada kerja-kerja kerakyatan.
Mencuatnya tunjangan rumah dinas DPR senilai Rp 50 juta menjadi salah satu faktor pemicu demonstrasi mahasiswa dan buruh di depan gedung DPR pada 25 Agustus 2025. Massa aksi memprotes besaran tunjangan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Kini, dengan adanya kesiapan dari berbagai fraksi untuk mengevaluasi tunjangan, diharapkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dapat kembali meningkat.
