Jakarta dilanda serangkaian demonstrasi besar dalam beberapa hari terakhir. Masyarakat dari berbagai elemen turun ke jalan menyuarakan ketidakpuasan terhadap kinerja DPR dan insiden tragis yang menimpa seorang pengemudi ojek online (ojol).
Aksi unjuk rasa pertama terjadi pada Senin, 25 Agustus, di depan Gedung DPR RI, Senayan. Ribuan mahasiswa, pengemudi ojol, buruh, dan elemen masyarakat lainnya bergabung menolak wacana kenaikan gaji anggota DPR dan mendesak pembubaran lembaga tersebut. Aksi damai ini berubah menjadi kericuhan ketika massa mulai melemparkan botol dan batu ke arah aparat keamanan. Polisi merespons dengan tembakan water cannon dan gas air mata, menyebabkan lalu lintas lumpuh dan mengganggu layanan transportasi publik.
Gelombang demonstrasi berlanjut pada Kamis, 28 Agustus, dipelopori oleh Partai Buruh, KSPI, dan berbagai konfederasi serikat pekerja. Puluhan ribu buruh dari Jabodetabek dan kawasan industri lainnya turun ke jalan dengan membawa isu-isu ketenagakerjaan. Tuntutan utama mereka meliputi penghapusan sistem outsourcing, moratorium PHK, pembentukan satgas PHK, penolakan upah murah, serta penghapusan pajak atas pesangon, THR, dan JHT. Buruh juga mendesak pengesahan RUU Ketenagakerjaan di luar Omnibus Law serta RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi. Aksi ini menyebabkan kemacetan total di sekitar Gedung DPR.
Puncak dari gelombang protes terjadi pada Jumat, 29 Agustus, di depan Polda Metro Jaya. Massa menuntut keadilan atas kematian Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojol yang tewas terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob. Aksi ini juga berujung ricuh hingga malam hari.
Kericuhan meluas ke berbagai wilayah, dengan sejumlah kantor polisi di Jakarta menjadi sasaran amukan massa. Tidak hanya di Jakarta, demonstrasi serupa juga terjadi di berbagai daerah, di mana massa yang marah membakar sejumlah kantor pemerintahan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan DPR dan insiden tewasnya pengemudi ojol.
Rangkaian aksi ini mencerminkan tingginya tingkat ketidakpuasan publik terhadap berbagai isu, mulai dari penolakan kenaikan gaji DPR hingga perlawanan buruh terhadap sistem kerja yang dianggap tidak adil.
