Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait cara menangani demonstrasi massa yang sedang marak terjadi. Menurutnya, kunci untuk meredakan situasi genting ini terletak pada respons cepat dan tepat dari presiden terhadap aspirasi masyarakat.
Mahfud menekankan bahwa Presiden Prabowo perlu segera mengambil langkah-langkah konkret dan mengeluarkan kebijakan yang menjawab tuntutan-tuntutan yang selama ini disuarakan oleh rakyat. Ia mengaku heran mengapa hingga saat ini belum ada respons yang memadai dari pemerintah, padahal gejolak di masyarakat semakin meningkat.
"Untuk menyelesaikan masalah ini, presiden harus segera merumuskan dan mengumumkan kebijakan yang selama ini diprotes oleh masyarakat," tegas Mahfud.
Lebih lanjut, Mahfud menilai bahwa ada kendala yang menghambat pemerintah dalam melakukan perubahan kebijakan, termasuk dalam hal penegakan hukum. Padahal, tindakan nyata sangat diperlukan untuk menenangkan suasana dan memulihkan kepercayaan masyarakat. Permintaan maaf dan janji untuk menindak tegas pelaku pelanggaran dinilai tidak cukup untuk memenuhi tanggung jawab pemerintah.
"Rakyat membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan maaf dan janji penindakan. Mereka membutuhkan tindakan nyata yang mengatasi permasalahan yang mereka hadapi saat ini," imbuhnya.
Di sisi lain, enam fraksi di DPR RI telah menyatakan kesepakatan untuk meninjau ulang tunjangan anggota DPR, termasuk tunjangan perumahan yang menjadi sorotan publik. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap aksi unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah.
Gelombang demonstrasi ini bermula dari penolakan terhadap tunjangan rumah anggota DPR RI sebesar Rp50 juta per bulan. Situasi kemudian memanas setelah seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan meninggal dunia akibat terlindas kendaraan taktis Brimob. Demonstrasi pun meluas ke berbagai kota besar di Indonesia.
