Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengambil langkah kontroversial dengan menolak visa Presiden Palestina, Mahmud Abbas, untuk menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang akan datang di New York. Keputusan ini muncul di tengah rencana beberapa negara Eropa, termasuk Perancis, untuk secara resmi mengakui negara Palestina.
Kementerian Luar Negeri AS mengonfirmasi bahwa nama Abbas termasuk dalam daftar sekitar 80 pejabat Otoritas Palestina yang visanya ditolak untuk perjalanan ke Sidang Umum PBB. Tindakan ini menimbulkan pertanyaan tentang komitmen AS terhadap perjanjian sebagai tuan rumah PBB, yang seharusnya memfasilitasi kehadiran para pejabat dari seluruh dunia.
Penolakan visa ini terjadi di tengah meningkatnya dukungan internasional untuk kemerdekaan Palestina. Israel sendiri dengan keras menentang pengakuan tersebut dan berusaha menyamakan Otoritas Palestina dengan Hamas di Gaza. Tuduhan dilayangkan terhadap negara-negara seperti Perancis yang mendukung kedaulatan Palestina, dituduh memberikan "hadiah" kepada Hamas.
Selain Perancis, Kanada dan Australia juga menyatakan niat mereka untuk mengakui negara Palestina. Inggris bahkan mengancam akan mengambil langkah serupa jika Israel gagal menyetujui gencatan senjata di Gaza.
Situasi kemanusiaan di Gaza terus memburuk sejak agresi Israel dimulai pada Oktober 2023. Lebih dari 60.000 warga Palestina telah kehilangan nyawa, termasuk ribuan anak-anak. Blokade yang diberlakukan Israel terhadap Gaza telah menyebabkan kekurangan bantuan yang parah, dengan hanya sebagian kecil dari kebutuhan dasar populasi yang terpenuhi.
Kondisi ini telah memicu kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Gaza. PBB dan lebih dari 150 organisasi kemanusiaan telah menyerukan gencatan senjata permanen untuk memungkinkan pengiriman bantuan dan pemulihan psikologis bagi warga Gaza.
