Menyusul gelombang protes publik atas isu kenaikan tunjangan, termasuk tunjangan perumahan, sejumlah fraksi di DPR RI menyatakan kesiapan untuk melakukan evaluasi. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap kemarahan masyarakat yang merasa tidak adil dengan fasilitas yang diterima oleh anggota dewan.
Setidaknya tujuh fraksi telah menyampaikan persetujuan untuk melakukan evaluasi, yaitu PDIP, Gerindra, PAN, Golkar, NasDem, PKB, dan PKS.
PDIP melalui perwakilan di Badan Anggaran DPR, menyampaikan permintaan penghentian tunjangan perumahan dan fasilitas lain yang dianggap tidak wajar. Fraksi Gerindra juga menyatakan kesiapan meninjau ulang sejumlah tunjangan sebagai respon atas keluhan masyarakat.
Partai NasDem mendukung evaluasi total terhadap tunjangan yang diterima anggota DPR. Golkar pun menyatakan kesiapannya untuk dievaluasi dan merevisi fasilitas yang dianggap berlebihan, serta meminta seluruh anggota DPR untuk menjaga sikap.
PKB menegaskan persetujuan evaluasi tunjangan dengan catatan peningkatan kinerja anggota dewan. PAN juga mendukung peninjauan ulang secara menyeluruh, termasuk tunjangan rumah yang memicu kemarahan publik.
PKS bahkan secara tegas mendukung penghapusan tunjangan rumah dinas bagi anggota DPR RI. Langkah ini dianggap sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran negara secara hemat dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Dengan adanya kesepakatan dari berbagai fraksi ini, diharapkan evaluasi tunjangan anggota DPR RI dapat segera dilakukan dan menghasilkan keputusan yang lebih adil dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
