Gelombang protes masyarakat terkait isu kenaikan tunjangan anggota DPR, termasuk tunjangan perumahan, tampaknya membuahkan hasil. Sejumlah fraksi di parlemen menyatakan persetujuan untuk melakukan evaluasi terhadap tunjangan yang diterima wakil rakyat.
Hingga saat ini, tujuh fraksi telah memberikan sinyal positif untuk peninjauan ulang. Fraksi-fraksi tersebut adalah PDIP, Gerindra, PAN, Golkar, NasDem, PKB, dan PKS.
PDIP melalui perwakilan Badan Anggaran (Banggar) DPR, menyampaikan permintaan penghentian tunjangan perumahan dan fasilitas lain yang dianggap tidak pantas. Pihaknya juga berjanji akan menjadikan isu ini sebagai pelajaran di masa depan.
Senada dengan PDIP, Fraksi Gerindra juga siap meninjau ulang berbagai tunjangan demi merespon keluhan masyarakat. Mereka mengakui bahwa tunjangan tersebut melukai perasaan dan kepercayaan rakyat.
Sekretaris Fraksi NasDem juga mendukung evaluasi total terhadap tunjangan anggota DPR RI. Hal ini menunjukkan komitmen NasDem untuk mendengarkan aspirasi publik.
Partai Golkar pun menyatakan kesiapannya untuk dievaluasi. Pihaknya juga meminta agar seluruh anggota DPR lebih berhati-hati dalam bersikap di masa mendatang.
PKB juga tak ketinggalan menyatakan persetujuannya. Mereka menekankan bahwa evaluasi tunjangan harus sejalan dengan peningkatan kinerja anggota dewan.
PAN juga mendukung peninjauan menyeluruh, termasuk tunjangan rumah yang dianggap memicu kemarahan masyarakat.
PKS bahkan lebih tegas dengan mendukung penghapusan tunjangan rumah dinas bagi anggota DPR RI. Langkah ini dianggap sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran negara yang hemat, tepat guna, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. PKS menekankan pentingnya kedisiplinan fiskal dalam pengelolaan anggaran.
Dengan adanya kesepakatan dari berbagai fraksi ini, diharapkan evaluasi tunjangan DPR dapat segera dilakukan dan menghasilkan solusi yang adil serta sesuai dengan aspirasi masyarakat.
