Polemik tunjangan anggota DPR RI memicu reaksi keras dari masyarakat. Gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah memaksa para wakil rakyat untuk mengambil sikap. Kini, semua fraksi di DPR sepakat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan yang selama ini diterima.
Tunjangan DPR yang menjadi sorotan meliputi berbagai komponen, mulai dari tunjangan kehormatan, komunikasi intensif, hingga fasilitas seperti uang sidang, asisten anggota, biaya listrik, telepon, dan tunjangan beras. Tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan bagi setiap anggota DPR menjadi puncak kekecewaan publik, memicu protes di media sosial dan aksi demonstrasi.
Menanggapi kritik tajam ini, seluruh fraksi partai di DPR angkat bicara. Berikut adalah poin-poin penting dari masing-masing fraksi:
- PDIP: Menyetujui penghentian tunjangan dan fasilitas yang dianggap tidak pantas. Mengedepankan etika, empati, dan simpati dalam hak-hak anggota DPR.
- Gerindra: Sepakat meninjau ulang dan menghentikan tunjangan DPR yang melukai perasaan rakyat. Menginstruksikan anggota fraksi untuk tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dan fokus pada komunikasi dengan masyarakat.
- Golkar: Siap jika fasilitas anggota DPR dievaluasi dan direvisi jika dianggap berlebihan. Menekankan pentingnya menjaga sikap dan mengukur kepatutan diri di depan publik.
- PKB: Setuju evaluasi tunjangan dengan tetap meningkatkan kinerja anggota. Akan menindak tegas anggota fraksi yang tidak perform.
- Demokrat: Menyampaikan permohonan maaf terkait isu tunjangan dan siap dievaluasi. Menekankan introspeksi dan menjadi bagian dari aspirasi masyarakat.
- PKS: Mendukung penghapusan tunjangan rumah dinas anggota DPR RI, selaras dengan visi pengelolaan APBN yang efektif dan efisien.
- NasDem: Menyetujui evaluasi total terhadap tunjangan anggota DPR RI. Berkomitmen memberikan kembali seluruh gaji dan tunjangan kepada masyarakat jika dievaluasi.
- PAN: Siap mendukung evaluasi tunjangan atau fasilitas anggota Dewan sebagai upaya perbaikan berkelanjutan. Mengajak anggota fraksi mengedepankan sikap sederhana dan fokus pada kerja kerakyatan.
Pernyataan sikap dari seluruh fraksi ini menjadi jawaban atas gelombang protes masyarakat. Realisasi dari komitmen ini sangat dinantikan oleh publik.
