Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan penting dengan para ketua umum partai politik di Istana Negara pada Minggu, 31 Agustus 2025. Pertemuan ini membahas berbagai isu krusial, mulai dari gelombang demonstrasi yang terjadi, perilaku anggota DPR yang mengecewakan publik, hingga potensi ancaman makar.
Para pimpinan partai yang memiliki kursi di parlemen hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain:
- Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDIP)
- Ahmad Muzani (Ketua MPR sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Gerindra)
- Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) (Wakil Ketua Umum Demokrat)
- Bahlil Lahadalia (Ketua Umum Golkar)
- Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN)
- Surya Paloh (Ketua Umum NasDem)
- Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB)
- M Kholid (Sekretaris Jenderal PKS)
Turut hadir pula Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.
DPR Akan Cabut Tunjangan Anggota
Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa ia telah menerima laporan dari para ketua umum partai mengenai keresahan yang berkembang di masyarakat. Para pimpinan partai tersebut juga melaporkan bahwa mereka telah memberikan sanksi kepada anggota DPR yang dianggap melukai hati rakyat.
"Sebagai respons terhadap aspirasi murni masyarakat, saya menerima laporan bahwa ketua umum partai telah mengambil tindakan tegas terhadap anggota DPR yang membuat pernyataan keliru, efektif mulai Senin, 1 September 2025," ujar Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menyatakan bahwa pimpinan DPR berjanji akan mencabut berbagai kebijakan yang berkaitan dengan tunjangan anggota DPR dan menunda kunjungan kerja ke luar negeri.
Pemerintah Jamin Dengarkan Aspirasi Rakyat
Dalam pertemuan yang melibatkan pimpinan MPR, DPR, DPD, dan seluruh pimpinan partai politik yang memiliki perwakilan di DPR, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk mendengarkan aspirasi murni dari masyarakat.
"Saya, Presiden Republik Indonesia, terus memantau perkembangan situasi di Jakarta dan kota-kota lain. Negara menghormati kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang," tegas Prabowo.
Prabowo memastikan bahwa aparat penegak hukum telah memproses petugas yang melakukan kesalahan. Ia telah menginstruksikan Polri untuk melaksanakan proses hukum secara transparan dan terbuka untuk publik.
Tindak Tegas Perusuh
Menyinggung demonstrasi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, Prabowo menekankan bahwa negara menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat. Namun, ia juga menyoroti aksi demonstrasi yang diwarnai kericuhan dan tindakan anarkis.
"Negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya jika ada tindakan pelanggaran hukum seperti penjarahan dan perusakan fasilitas umum," kata Prabowo.
Ia memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menindak tegas pelaku perusakan dan penjarahan.
Jangan Hamburkan Uang Rakyat
Prabowo mempersilakan masyarakat menyampaikan aspirasi dengan damai dan meyakinkan bahwa pemerintah akan mendengarkan serta menindaklanjutinya. Ia mengajak seluruh warga untuk percaya pada pemerintah dan tetap tenang, seraya menegaskan tekad pemerintah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
"Mari kita jaga persatuan nasional. Jangan sampai kita terus diadu domba. Sampaikan aspirasi dengan baik dan damai, tanpa merusak. Merusak fasilitas umum sama dengan menghamburkan uang rakyat," ujarnya.
Anggota DPR yang Salah akan Dicopot
Prabowo menyatakan bahwa anggota DPR yang bersikap keliru akan dicabut keanggotaannya. Ia menekankan pentingnya bagi anggota DPR untuk lebih peka dan selalu berpihak kepada rakyat.
Waspadai Makar dan Terorisme
Prabowo mengingatkan bahwa situasi saat ini sudah mengarah pada potensi makar dan terorisme, sehingga pelaku harus ditindak tegas.
Buka Pintu Dialog dengan Mahasiswa
Prabowo meminta pimpinan DPR untuk mengundang kelompok masyarakat dan mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi, serta membuka pintu dialog selebar-lebarnya. Ia juga memerintahkan jajaran kementerian untuk menerima masukan dan koreksi secara langsung.
Jangan Lakukan Penjarahan
Prabowo kembali mengajak masyarakat untuk tidak melakukan penjarahan. Ia mengatakan aspirasi dapat disampaikan secara damai dan aparat keamanan akan melindungi rakyat serta menjaga fasilitas umum.
