Jakarta – Gelombang protes masyarakat terhadap sejumlah anggota DPR RI yang dianggap mengeluarkan pernyataan dan tindakan kontroversial berujung pada penonaktifan mereka oleh partai masing-masing. Reaksi keras publik dipicu berbagai hal, mulai dari aksi joget di tengah kesulitan ekonomi masyarakat, pernyataan yang merendahkan rakyat, hingga pembelaan terhadap tunjangan fantastis anggota DPR.
Aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi di berbagai daerah bahkan memakan korban jiwa, disertai dengan aksi penjarahan dan pembakaran fasilitas umum. Merespon hal ini, beberapa partai politik mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan kader-kader mereka yang dianggap menjadi pemicu kemarahan publik.
Nasdem
Partai Nasdem mengambil langkah cepat dengan menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari kursi DPR RI. Keputusan ini berlaku efektif mulai 1 September 2025. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawi Taslim, menyatakan bahwa langkah ini diambil karena pernyataan keduanya dianggap menciderai perasaan publik dan tidak selaras dengan perjuangan partai.
Sahroni sebelumnya dikecam karena menyebut usulan pembubaran DPR sebagai tindakan "tolol" dan mendukung penangkapan demonstran anarkis, bahkan jika mereka masih anak-anak. Sementara itu, Nafa Urbach menuai kritik karena membela kenaikan tunjangan anggota DPR dengan alasan kemacetan yang dialaminya saat menuju gedung DPR.
PAN
Partai Amanat Nasional (PAN) juga tidak tinggal diam. Eko Patrio dan Uya Kuya resmi dinonaktifkan dari keanggotaan DPR RI. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dinamika politik yang terjadi beberapa hari terakhir.
Eko Patrio sebelumnya menuai kontroversi karena mengunggah video parodi yang menanggapi kritik terhadap anggota DPR yang berjoget saat Sidang Tahunan MPR RI. Tindakan ini dianggap tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat yang sedang kesulitan. Uya Kuya juga termasuk anggota dewan yang ikut berjoget.
Golkar
Partai Golkar turut mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan Adies Kadir dari Fraksi Golkar DPR RI. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan eskalasi sosial yang meningkat.
Adies Kadir sebelumnya menuai kritik setelah memberikan penjelasan terkait kenaikan tunjangan anggota dewan, meskipun kemudian meralat keterangannya.
Gelombang penonaktifan ini menunjukkan bahwa partai politik mulai merespon tekanan publik dan berusaha untuk menjaga citra mereka di tengah gejolak sosial politik yang terjadi.
