Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus menunjukkan komitmennya dalam menyediakan pelayanan publik yang merata bagi seluruh masyarakat. Program unggulan "Internet Desa Gratis" kini memasuki tahap krusial. Hingga akhir Agustus 2025, lebih dari separuh desa di Kaltim, tepatnya 441 dari 841 desa (52%), telah resmi terhubung dengan jaringan internet gratis.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menekankan bahwa inisiatif ini merupakan langkah signifikan menuju pemerataan pembangunan berbasis digital di Kalimantan Timur.
"Internet saat ini bukan lagi sekadar pelengkap, tetapi sudah menjadi kebutuhan pokok. Saya memastikan semua desa di Kaltim akan terjangkau internet. Tidak boleh ada warga desa yang ketinggalan dalam hal akses informasi, pendidikan, dan pelayanan publik," tegas Rudy Mas’ud.
Pada tahap awal, layanan ini difokuskan di kantor desa sebagai pusat pelayanan publik dengan kapasitas hingga 100 Mbps melalui fiber optik. Pemprov Kaltim menanggung seluruh biaya pemasangan dan operasional selama lima tahun ke depan.
Program ini melibatkan empat penyedia layanan internet (ISP): Telkom, Telkomsel, PLN Icon Plus, dan Comtelindo. Teknologi yang digunakan bervariasi, mulai dari fiber optik, nirkabel (wireless), VSAT satelit, hingga panel surya untuk desa yang belum teraliri listrik.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, mengungkapkan bahwa anggaran untuk program ini mencapai Rp 12 miliar yang berasal dari APBD murni, mencakup 716 desa. Sisa desa, sebanyak 125 desa, akan dipenuhi melalui APBD Perubahan.
"Target kami adalah seluruh desa terhubung internet. Dengan demikian, masyarakat desa akan lebih mudah mengakses layanan publik, pendidikan, dan peluang ekonomi digital," kata Faisal.
Direktur Comtelindo Balikpapan, Hariyanto, menegaskan dukungan penuh dari pihaknya.
"Kami siap bekerja sama dengan Pemprov Kaltim agar seluruh desa dapat menikmati internet berkualitas," ujarnya.
Program Internet Desa Gratis ini diharapkan dapat menjadi pendorong utama pembangunan di Kaltim. Selain membuka akses ke layanan publik, program ini juga akan memperluas kesempatan pendidikan digital dan memacu pertumbuhan ekonomi di pedesaan.
