Pemerintah Israel dikabarkan tengah mempertimbangkan opsi aneksasi atau pencaplokan wilayah Tepi Barat. Langkah ini diduga sebagai respons terhadap meningkatnya dukungan internasional terhadap negara Palestina, termasuk pengakuan resmi dari Prancis dan beberapa negara Barat lainnya.
Menurut informasi dari sumber internal pemerintahan Israel, ide pencaplokan ini telah dibahas secara intensif, terutama setelah munculnya janji dari beberapa negara seperti Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia untuk mengakui Palestina secara resmi dalam pertemuan Sidang Majelis Umum PBB mendatang. Israel merasa geram dengan perkembangan ini, terlebih di tengah kritikan internasional yang terus meningkat terkait konflik di Gaza.
Isu perluasan kedaulatan Israel ke Tepi Barat ini bahkan masuk dalam agenda rapat kabinet keamanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Namun, rincian lebih lanjut mengenai wilayah spesifik yang akan dicaplok serta waktu pelaksanaannya masih belum jelas. Apakah aneksasi akan terbatas pada area permukiman Israel, mencakup Lembah Yordan, atau melibatkan wilayah lainnya, masih menjadi pertanyaan. Proses legislatif yang panjang juga kemungkinan akan diperlukan untuk merealisasikan langkah ini.
Tentu saja, setiap upaya aneksasi di Tepi Barat berpotensi memicu kecaman luas dari pihak Palestina, yang menganggap wilayah tersebut sebagai bagian integral dari negara mereka di masa depan. Reaksi keras juga diperkirakan akan datang dari negara-negara Arab dan Barat.
Posisi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump terkait isu ini juga belum dapat dipastikan. Hingga saat ini, belum ada komentar resmi dari Kementerian Luar Negeri Israel maupun kantor Perdana Menteri Netanyahu terkait rencana aneksasi ini.
Sebagai pengingat, rencana Netanyahu sebelumnya untuk mencaplok area permukiman Yahudi dan Lembah Yordan dibatalkan pada tahun 2020 untuk memuluskan normalisasi hubungan antara Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain melalui Perjanjian Abraham yang dimediasi oleh Trump. Sementara itu, kantor Presiden Palestina Mahmoud Abbas belum memberikan tanggapan atas laporan ini.
