Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat setelah kediamannya di Bintaro, Jakarta Selatan, menjadi sasaran penjarahan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal pada hari Minggu (31/8).
Menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam menjalankan amanah negara, Sri Mulyani berjanji untuk terus berupaya memperbaiki kinerja. "Kami memohon maaf, tentu saja masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Dengan izin Allah, kami akan terus melakukan perbaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi Indonesia. Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia," ungkapnya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Senin (1/9).
Sri Mulyani juga menyampaikan rasa terima kasih atas segala simpati, doa, wejangan, dan dukungan moral yang diterimanya dari berbagai pihak dalam menghadapi musibah ini.
Ia memahami bahwa kejadian yang menimpanya adalah bagian dari risiko sebagai pejabat publik, mengingat tidak semua kebijakan yang diambil akan disetujui oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Saya menyadari bahwa membangun Indonesia adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah, penuh tantangan, dan seringkali berisiko. Para pendahulu kita telah melewati itu semua. Politik adalah perjuangan bersama untuk mencapai tujuan mulia bangsa, yang tetap menjunjung tinggi etika dan moralitas. Sebagai pejabat negara, saya bersumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan seluruh undang-undang. Ini bukan masalah preferensi pribadi," tegasnya.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa setiap undang-undang disusun dengan melibatkan pemerintah, DPR, DPD, dan partisipasi masyarakat secara terbuka dan transparan. Oleh karena itu, jika ada ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, masyarakat dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
"Jika pelaksanaan undang-undang menyimpang, masyarakat dapat membawa perkara ke pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Itulah sistem demokrasi Indonesia yang beradab, meskipun belum sempurna. Tugas kita adalah terus meningkatkan kualitas demokrasi secara beradab, bukan dengan anarki, intimidasi, atau represi," imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa dirinya selalu menjalankan tugas negara dengan amanah, jujur, berintegritas, pantas, patut, profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.
"Ini adalah kehormatan sekaligus tugas yang sangat mulia. Tugas yang tidak mudah dan sangat kompleks, membutuhkan kebijaksanaan, empati, serta kemampuan untuk mendengar dan memahami aspirasi masyarakat. Karena ini menyangkut nasib rakyat Indonesia dan masa depan bangsa," terangnya.
Sri Mulyani menyatakan bahwa segala kritik dan bahkan makian yang disampaikan oleh masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan diri, terutama bagi Kementerian Keuangan dalam merumuskan kebijakan.
"Terima kasih kepada seluruh masyarakat, termasuk netizen, guru, dosen, mahasiswa, media massa, pelaku UMKM, koperasi, pengusaha besar, dan semua pihak yang terus menerus memberikan masukan, kritik, sindiran, bahkan makian, serta nasihat, doa, dan semangat agar kami terus berbenah diri. Itu semua adalah bagian dari proses membangun Indonesia," katanya.
Sri Mulyani mengajak seluruh masyarakat untuk bergandengan tangan menjaga dan membangun Indonesia bersama-sama. Demonstrasi diperbolehkan, namun tidak boleh sampai melakukan penjarahan, pembakaran, atau tindakan kekerasan.
"Mari kita jaga dan bangun Indonesia bersama, bukan dengan merusak, membakar, menjarah, memfitnah, memecah belah, menyebarkan kebencian, kesombongan, serta melukai dan mengkhianati perasaan publik," pungkasnya.
