Rumah Eko Patrio menjadi target penjarahan publik, Sabtu (30/8/2025), memicu sorotan tajam terhadap kekayaannya. Aset anggota DPR RI dari Fraksi PAN ini dinilai sangat fantastis. Berdasarkan LHKPN per 2 September 2024, total kekayaannya mencapai Rp131,52 miliar setelah dikurangi utang sebesar Rp51,47 miliar. Hal ini menjadikannya bukan hanya sekadar pelawak atau politisi, tetapi juga anggota DPR dengan kekayaan yang mencengangkan.
Rincian Aset Eko Patrio
Aset terbesar Eko Patrio berasal dari tanah dan bangunan, mencapai Rp166,03 miliar. Properti paling mahal adalah tanah seluas 694 meter persegi dengan bangunan 500 meter persegi di Jakarta Selatan senilai Rp70 miliar. Selain itu, ia juga memiliki empat bidang tanah di Jakarta Timur senilai total Rp52 miliar, serta properti lain di Bogor, Nganjuk, dan Jawa Timur.
Selain properti, Eko Patrio juga melaporkan enam unit mobil senilai Rp6 miliar, uang tunai Rp8,44 miliar, dan harta bergerak lainnya sebesar Rp1,21 miliar.
Lebih Kaya dari Persib Bandung
Yang menarik, kekayaan Eko Patrio melebihi valuasi pasar klub sepak bola Persib Bandung. Menurut data Transfermarkt, nilai pasar Persib saat ini berada di angka Rp121,41 miliar. Nilai ini meningkat setelah kedatangan Thom Haye dan Federico Barba, terutama Thom Haye yang nilai pasarnya mencapai Rp17,38 miliar.
Kedatangan Haye dan Barba mendongkrak valuasi Persib, tetapi tetap kalah dari total kekayaan Eko Patrio yang tercatat di LHKPN. Perbandingan ini memicu perdebatan hangat, banyak yang terkejut karena kekayaan seorang politisi bisa melebihi klub sepak bola dengan basis suporter besar dan keuangan yang kuat.
Dampak Penjarahan: Penonaktifan dari DPR
Setelah penjarahan rumah Eko Patrio, gelombang penonaktifan legislator tak terhindarkan. DPP PAN mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan kadernya yang bermasalah, termasuk Eko Patrio dan Uya Kuya. Pengumuman penonaktifan ini disampaikan pada Minggu (31 Agustus 2025) dan berlaku mulai Senin, 1 September 2025.
PAN menyatakan tidak bisa mentolerir kemarahan masyarakat akibat aksi joget kedua kadernya di Gedung DPR, setelah pengumuman kenaikan gaji anggota dewan.
Selain Eko dan Uya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai NasDem juga dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI mulai 1 September 2025. Keputusan ini diharapkan meredakan kemarahan masyarakat dan menghentikan aksi perusakan properti serta aset kekayaan anggota dewan.
