Jakarta – Gelombang aspirasi masyarakat kini tak hanya bergaung di jalanan, namun juga menggema di dunia maya. Para pesohor negeri pun turut ambil bagian menyuarakan harapan dan tuntutan rakyat kepada pemerintah. Sebuah rangkuman aspirasi bertajuk 17+8 Tuntutan Rakyat mencuat dan menjadi viral di media sosial.
Inisiatif ini lahir dari kolaborasi sejumlah figur publik yang mengumpulkan berbagai keluhan dan aspirasi warganet melalui platform Instagram. Nama-nama seperti Jerome Polin, Cheryl Marcella, Salsa Erwina Hutagalung, Andovi Da Lopez, Abigail Limuria, Fathia Izzati Malaka, dan Andhyta F Utami terlibat aktif dalam merumuskan tuntutan ini.
Tak hanya influencer, dokumen ini juga diperkuat oleh dukungan 211 organisasi masyarakat sipil, termasuk YLBHI, PSHK, dan berbagai lembaga mahasiswa dari Universitas Indonesia. Aspirasi dari aksi demonstrasi buruh pada 28 Agustus 2025 pun turut dirangkum.
Berikut adalah beberapa artis yang lantang menyuarakan 17+8 Tuntutan Rakyat:
1. Maudy Ayunda
Maudy Ayunda, seorang seniman serba bisa, turut menyuarakan keprihatinannya terhadap kondisi sosial dan politik Indonesia. Melalui surat terbuka yang diunggah di media sosial, Maudy merefleksikan isi buku "Pedagogy of the Oppressed" karya Paulo Freire yang terasa relevan dengan realita saat ini. Maudy menekankan pentingnya tindakan nyata dan transparansi dalam mewujudkan perubahan.
2. Jerome Polin
Kreator konten Jerome Polin juga mengajak masyarakat untuk fokus pada poin-poin tuntutan dan mengawalnya bersama. Ia menegaskan bahwa tuntutan ini adalah suara jutaan warganet yang telah memberikan komentar dan menandatangani petisi daring.
3. Tasya Farasya
Tasya Farasya, bersama dengan Raisa, Nanda Arsyinta, Titan Tyra, Abel Cantika, dan Elizabeth Christina, turut mengunggah tuntutan rakyat 17+8, menyerukan agar unggahan tersebut disebarluaskan agar tidak mengalami shadow banned.
4. Dian Sastro
Dian Sastro juga ikut menyuarakan aspirasi rakyat dengan tagar #IndonesiaBerbenah. Dian juga menuliskan bahwa "Buktikan Suara Rakyat Didengar. Trust Is Earned, Not Given" dan "Sesama Warga Saling Jaga. Lindungi Warga Minoritas”.
5. Desta Mahendra
Desta Mahendra menyampaikan kritik terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto, mengingatkan akan harapan yang ia titipkan saat memilih Prabowo pada Pilpres lalu. Ia menekankan pentingnya respons tegas Presiden terhadap keresahan rakyat.
6. Ernest Prakasa
Ernest Prakasa menegaskan bahwa demonstran tidak memiliki niat makar atau terorisme, melainkan hanya menginginkan Indonesia yang lebih baik.
7. Kunto Aji
Musisi Kunto Aji, Hindia, Alanda Kariza, Kalis Mardasih, dan Pandji Pragiwaksono juga turut menyuarakan tuntutan rakyat dengan tagar #sampaimenang.
Isi 17 + 8 Tuntutan Rakyat:
Rangkuman aspirasi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu 17 tuntutan dengan tenggat waktu 5 September 2025, dan 8 tuntutan tambahan yang dianggap mendesak dengan tenggat waktu 31 Agustus 2025. Tuntutan ini ditujukan kepada Presiden, DPR, ketua umum partai politik, kepolisian, TNI, dan kementerian sektor ekonomi.
17 Tuntutan Rakyat (Deadline 5 September 2025)
Tugas Presiden Prabowo:
- Tarik TNI dari pengamanan sipil & pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
- Bentuk Tim Investigasi Independen kasus kekerasan aparat selama demonstrasi.
Tugas Dewan Perwakilan Rakyat:
- Bekukan kenaikan gaji & batalkan fasilitas baru anggota DPR.
- Publikasikan transparansi anggaran DPR.
- Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah.
Tugas Ketua Umum Partai Politik:
- Pecat atau jatuhkan sanksi kepada kader DPR yang tidak etis.
- Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat.
- Libatkan kader dalam dialog publik bersama mahasiswa & masyarakat sipil.
Tugas Kepolisian Republik Indonesia:
- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
- Hentikan tindakan kekerasan polisi & taati SOP pengendalian massa.
- Tangkap & proses hukum anggota yang melakukan kekerasan & melanggar HAM.
Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia):
- Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
- Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
- Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Tugas Kementerian Sektor Ekonomi:
- Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja.
- Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal & lindungi buruh kontrak.
- Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum & outsourcing.
8 Tuntutan Tambahan (Deadline 31 Agustus 2025)
- Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran.
- Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif.
- Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil.
- Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor.
- Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis.
- TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian.
- Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen.
- Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan.
