Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (NFA) menggandeng pemerintah daerah dan Perum Bulog untuk memperluas jangkauan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Langkah ini menyasar 214 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang masih mengalami fluktuasi harga beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) selama Agustus lalu.
Fokus utama adalah memperkuat pasokan beras SPHP di ritel modern, terutama di titik-titik strategis pada 214 daerah tersebut. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan pergeseran distribusi beras ke pasar tradisional. Beras SPHP di ritel modern akan dijual sesuai HET Rp 12.500/kg, atau Rp 62.500 untuk kemasan 5 kg.
Menurut Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA, keberadaan beras SPHP di ritel modern berperan sebagai penyeimbang harga. Jika ritel modern terpenuhi, diharapkan harga beras di pasar tradisional tidak akan terlalu jauh berbeda, atau minimal stabil.
Dari data Panel Harga Pangan NFA, terlihat peningkatan jumlah daerah yang mengalami penurunan harga beras sesuai atau di bawah HET. Pada minggu pertama September, 246 kabupaten/kota mencatatkan harga beras medium sesuai atau di bawah HET, meningkat 49,8 persen dari 167 kabupaten/kota pada minggu ketiga Agustus.
Realisasi penjualan beras SPHP periode Juli-Desember hingga 3 September mencapai 126,2 ribu ton. Bulog terus meningkatkan penjualan harian, dengan rata-rata 5,9 ribu ton dalam seminggu terakhir dan capaian tertinggi 9,7 ribu ton pada 30 Agustus.
NFA juga menekankan pentingnya penyaluran beras SPHP melalui kanal-kanal lain seperti Program Gerakan Pangan Murah (GPM). Kolaborasi antara Bulog dan pemerintah daerah diperlukan untuk mengoptimalkan distribusi beras SPHP ke ritel modern dan pasar rakyat.
Kepala Badan Pangan Nasional menambahkan bahwa ketersediaan beras SPHP di ritel modern memberikan alternatif pilihan bagi masyarakat selain beras dengan spesifikasi khusus yang harganya lebih tinggi. Pemerintah juga akan mengatur regulasi beras khusus, yang meskipun harganya tidak diatur, produsennya harus memiliki sertifikat izin edar.
Untuk mempermudah distribusi, Bulog telah melakukan relaksasi alur proses untuk mengatasi kendala di pasar tradisional. Bulog juga siap membantu pemerintah daerah dalam penyaluran beras SPHP, terutama di daerah dengan kendala geografis.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog menjelaskan bahwa pengecer pasar kini dapat mengajukan pembelian beras SPHP secara manual. Tim Bulog akan menginput data ke sistem Klik SPHP. Untuk daerah dengan biaya angkut tinggi, terutama di Papua, Bulog mengusulkan pembukaan gudang filial sebagai gudang transit stok beras yang lebih dekat ke lokasi distribusi. Lokasi gudang dapat memanfaatkan aset kantor dinas daerah, TNI atau Polri.
