Ketegangan mencuat tajam antara pucuk pimpinan militer dan politik Israel terkait strategi perang di Gaza. Panglima militer Israel, Eyal Zamir, dilaporkan terlibat konfrontasi langsung dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengenai rencana perluasan operasi di wilayah tersebut.
Perdebatan sengit terjadi dalam rapat kabinet keamanan terkait rencana pengambilalihan Gaza City. Zamir menolak mentah-mentah usulan tersebut, mengkhawatirkan keselamatan 48 sandera Israel yang masih ditahan dan juga risiko besar bagi pasukan di lapangan. Selain itu, ia menyoroti potensi pengungsian massal hingga satu juta warga Palestina serta dampak kemanusiaan yang mengerikan.
Zamir mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Mesir dan Qatar, yang telah disetujui oleh Hamas. Namun, Netanyahu mengabaikan usulan tersebut dan bersikeras melanjutkan serangan. Ia mengutip pernyataan mantan Presiden AS, Donald Trump, yang menyerukan tindakan keras dan penyelesaian konflik secara tuntas. Netanyahu hanya menginginkan kesepakatan komprehensif yang membebaskan seluruh sandera.
Sikap keras Zamir menuai kritik tajam dari kubu sayap kanan Netanyahu. Putra Netanyahu, Yair, bahkan menuduh Zamir melakukan pemberontakan, tuduhan yang tidak dibantah oleh sang Perdana Menteri.
Penolakan dari Kalangan Prajurit Cadangan
Penolakan terhadap rencana pengambilalihan Gaza City tidak hanya datang dari internal pemerintahan, tetapi juga dari kalangan prajurit cadangan. Ratusan prajurit cadangan menyatakan menolak bertugas jika dipanggil untuk operasi tersebut.
Kelompok yang menamakan diri "Tentara untuk Sandera" menilai operasi tersebut membahayakan nyawa para sandera Israel dan akan memperburuk kondisi kemanusiaan di Gaza. Juru bicara kelompok tersebut, Yotam Vilk, menuduh Netanyahu menyabotase negosiasi pembebasan sandera.
Kelompok ini bahkan mengirimkan surat kepada Advokat Jenderal Militer IDF, mendesak penghentian rencana serangan. Mereka berpendapat bahwa perintah untuk menaklukkan Gaza City melampaui batas hukum dan moral, sehingga tidak boleh dipatuhi. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari otoritas militer Israel.
