Gelombang aspirasi masyarakat sipil yang tergabung dalam ’17+8 Tuntutan Rakyat’ menemukan jalannya ke Gedung DPR RI, Kamis lalu. Para aktivis dan influencer terkemuka secara resmi menyerahkan daftar tuntutan tersebut, yang sebelumnya telah bergema luas di berbagai platform media sosial.
Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, yang terdiri dari figur-figur publik seperti Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Jerome Polin, Andhyta F. Utami (Afu), Fathia Izzati, dan Jovial da Lopez, menjadi garda depan dalam menyampaikan aspirasi ini. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dan anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menerima langsung tuntutan tersebut, yang menekankan transparansi, reformasi, dan empati.
Inti Tuntutan: Agenda Mendesak dan Jangka Panjang
’17+8 Tuntutan Rakyat’ memuat serangkaian aksi yang diharapkan dapat diimplementasikan dalam waktu dekat (deadline 5 September 2025) dan serangkaian reformasi yang lebih komprehensif dalam jangka waktu satu tahun (deadline 31 Agustus 2026).
17 Tuntutan Jangka Pendek (Deadline: 5 September 2025)
Tugas Presiden difokuskan pada penarikan TNI dari ranah sipil dan pembentukan tim investigasi independen untuk kasus kekerasan aparat. DPR didorong untuk membekukan kenaikan gaji anggota, mempublikasikan transparansi anggaran, dan memeriksa anggota yang bermasalah. Ketua Umum Partai Politik diharapkan memberikan sanksi tegas kepada kader yang tidak etis dan melibatkan kader dalam dialog publik. Kepolisian dituntut untuk membebaskan demonstran yang ditahan, menghentikan kekerasan, dan memproses hukum pelaku kekerasan. TNI diharapkan kembali ke barak dan berkomitmen untuk tidak memasuki ruang sipil. Kementerian Sektor Ekonomi diharapkan memastikan upah layak, mencegah PHK massal, dan membuka dialog dengan serikat buruh.
8 Tuntutan Jangka Panjang (Deadline: 31 Agustus 2026)
Agenda reformasi jangka panjang mencakup pembersihan DPR melalui audit independen dan peningkatan standar anggota. Reformasi partai politik dan penguatan pengawasan eksekutif menjadi prioritas. Penyusunan rencana reformasi perpajakan yang lebih adil, pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor, reformasi kepolisian, pengembalian TNI ke barak, penguatan Komnas HAM dan lembaga pengawas independen, serta peninjauan ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan juga menjadi bagian dari tuntutan ini.
Desakan untuk Aksi Nyata
Para inisiator tuntutan ini menekankan pentingnya bukti konkret, bukan sekadar janji. Mereka menegaskan bahwa masyarakat akan menilai sendiri jika DPR gagal mengindahkan tuntutan tersebut, mengingat para influencer dan aktivis ini hanya bertindak sebagai perpanjangan tangan suara rakyat.
Respon DPR
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pihaknya akan membahas tuntutan ini dengan pimpinan fraksi di DPR. Aspirasi terkait tunjangan dan keterbukaan DPR akan menjadi pertimbangan dalam evaluasi mendatang.
