TEL AVIV – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara mendadak menarik isu aneksasi Tepi Barat dari agenda rapat kabinet pada hari Kamis, 4 September 2025. Keputusan ini diambil setelah Uni Emirat Arab (UEA) menyampaikan peringatan tegas bahwa langkah tersebut dapat membahayakan keberlangsungan Perjanjian Abraham.
Semula, pertemuan kabinet tersebut dijadwalkan untuk membahas perluasan kedaulatan Israel atas sebagian besar wilayah Tepi Barat. Namun, fokus agenda dialihkan pada situasi keamanan yang semakin memburuk di wilayah Palestina. Pengalihan ini juga terjadi di tengah meningkatnya ekspektasi internasional mengenai kemungkinan pembahasan pengakuan negara Palestina dalam pertemuan Majelis Umum PBB.
Sumber-sumber internal pemerintahan Israel mengungkapkan bahwa UEA secara eksplisit menyatakan aneksasi sebagai "garis merah" yang tidak dapat dilanggar, dan mengancam akan berdampak negatif pada Perjanjian Abraham. Peringatan inilah yang menjadi alasan utama bagi Netanyahu untuk menarik isu aneksasi dari agenda diskusi kabinet.
Sebagai informasi, Israel berhasil mencapai kesepakatan normalisasi hubungan dengan Bahrain, UEA, Maroko, dan Sudan pada akhir tahun 2020, yang kemudian dikenal sebagai "Perjanjian Abraham."
Meskipun demikian, Arab Saudi secara konsisten menegaskan bahwa normalisasi hubungan dengan Israel tidak akan terwujud sebelum negara Palestina berdiri di sepanjang perbatasan tahun 1967, sebuah posisi yang masih ditentang oleh Netanyahu.
