Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dikabarkan akan menandatangani perintah eksekutif yang menambahkan istilah "Departemen Perang" sebagai gelar sekunder bagi Departemen Pertahanan. Langkah ini, yang rencananya dilakukan di Ruang Oval, tidak akan mengubah nama resmi departemen tersebut.
Namun, perintah ini akan memberikan wewenang kepada Menteri Pertahanan, Pete Hegseth, untuk menggunakan sebutan "Menteri Perang" dan "Departemen Perang" dalam berbagai kegiatan resmi, mulai dari surat-menyurat, komunikasi publik, hingga upacara kenegaraan.
Selain itu, Trump juga mewajibkan seluruh departemen eksekutif dan lembaga pemerintah untuk mengakui dan menggunakan gelar sekunder tersebut dalam semua komunikasi internal dan eksternal mereka.
Presiden Trump telah lama mengisyaratkan keinginannya untuk mengembalikan nama yang digunakan pada abad ke-18 itu, dengan alasan bahwa nama saat ini kurang terdengar tegas.
"Departemen Perang memiliki aura yang lebih kuat dan sejarah kemenangan yang luar biasa," ujar Trump bulan lalu, menunjuk pada keberhasilan Amerika dalam Perang Dunia I dan II. "Saya tidak hanya ingin bertahan. Kita ingin bertahan, tetapi kita juga ingin menyerang. Sebagai Departemen Perang, kita memenangkan segalanya," tambahnya.
Menteri Hegseth, yang kerap dipanggil Trump sebagai "Menteri Perang", juga menyambut baik ide ini. Dalam rapat kabinet bulan lalu, ia menyatakan bahwa perubahan nama ini akan membantu memperkuat semangat juang di departemennya.
