Di era digital yang serba terhubung, internet bukan lagi sekadar alat komunikasi, melainkan fondasi utama bagi kemajuan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan hingga ekonomi. Akses internet memungkinkan siswa belajar daring, pelaku UMKM menjangkau pasar lebih luas, dan masyarakat menyuarakan aspirasi dengan lebih efektif. Namun, ironisnya, kesenjangan digital masih menjadi jurang pemisah antara perkotaan dan pedesaan di Indonesia.
Kondisi ini mendorong pemerintah untuk menggulirkan kebijakan internet gratis di desa-desa tertinggal. Pertanyaannya, seberapa efektifkah kebijakan ini? Mari kita telaah melalui kacamata teori keuangan publik.
Internet Sebagai Aset Publik
Teori keuangan publik mengklasifikasikan barang publik sebagai aset yang dapat dinikmati banyak orang tanpa mengurangi manfaat bagi orang lain, serta sulit untuk membatasi aksesnya. Internet gratis di desa tertinggal memiliki karakteristik ini. Meskipun akses teknisnya dapat dibatasi, penyediaan internet secara terbuka di ruang publik desa membuatnya terasa lebih inklusif.
Sektor swasta seringkali enggan berinvestasi di daerah tertinggal karena potensi keuntungan yang kecil. Inilah yang disebut kegagalan pasar. Intervensi pemerintah melalui penyediaan internet gratis menjadi krusial untuk memastikan masyarakat desa tidak tertinggal.
Analisis Untung Rugi (Cost-Benefit Analysis)
Kebijakan publik harus diuji kelayakannya melalui analisis untung rugi. Pembangunan internet gratis membutuhkan investasi besar untuk infrastruktur, pemeliharaan, dan pelatihan SDM. Namun, manfaatnya jauh lebih besar.
Internet membuka akses pendidikan daring, membantu UMKM berkembang melalui platform digital, dan meningkatkan layanan kesehatan digital. Investasi ini akan meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat partisipasi masyarakat. Dengan kata lain, manfaat kolektifnya melampaui biaya yang dikeluarkan.
Redistribusi untuk Keadilan Sosial
Kebijakan internet gratis merupakan bentuk redistribusi kekayaan. Pemerintah menggunakan dana publik untuk menyediakan layanan bagi masyarakat desa yang kurang mampu. Hal ini memperkecil kesenjangan digital dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua warga negara.
Dampak Tambahan (Eksternalitas)
Internet gratis menghasilkan dampak positif yang luas. Individu mendapatkan keterampilan digital baru, akses informasi yang lebih luas, dan peluang kerja. Komunitas membangun ekosistem usaha digital dan jaringan sosial yang lebih kuat. Pemerintah terbantu dalam menyebarkan informasi publik.
Namun, ada pula dampak negatif yang perlu diwaspadai, seperti penyalahgunaan internet, penyebaran hoaks, dan ketergantungan pada teknologi. Oleh karena itu, kebijakan ini harus dilengkapi dengan program literasi digital, pengawasan konten, dan pemerataan infrastruktur.
Kesimpulan: Investasi Masa Depan
Pembangunan internet gratis di desa tertinggal adalah investasi strategis untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Kebijakan ini memenuhi kriteria barang publik, efisien secara biaya-manfaat, berfungsi sebagai instrumen redistribusi, dan menghasilkan dampak positif yang signifikan.
Meskipun tantangan ada, manfaat kolektif yang diciptakan jauh lebih besar. Dengan dukungan yang tepat, kebijakan ini dapat memperkuat daya saing nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan menegakkan prinsip keadilan sosial.
