Polemik Kualitas Beras SPHP: Siapa yang Bertanggung Jawab?

Kualitas beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disalurkan Bulog menjadi sorotan masyarakat. Banyak yang mengeluhkan kualitas beras yang dinilai kurang baik dan bahkan rusak. Lalu, apa penyebabnya?

Menteri Pertanian sempat menyinggung bahwa potensi masalah terletak pada proses penyimpanan, meskipun mengklaim beras yang diproduksi petani berkualitas baik. Beras SPHP sendiri merupakan hasil serapan pemerintah melalui Bulog dari petani.

Di sisi lain, Direktur Utama Perum Bulog menegaskan bahwa beras SPHP yang didistribusikan telah memenuhi standar kualitas. Ia menjamin beras tersebut bersih, tidak berkutu, tidak berbau aneh, dan warnanya sesuai. Hal ini dikarenakan proses penyimpanan hingga pengemasan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bulog menerapkan sistem first in first out (FIFO) dalam penyaluran beras. Beras dikelompokkan berdasarkan usia panen, mulai dari 0-3 bulan hingga di atas 1 tahun. Beras yang pertama masuk gudang akan menjadi prioritas untuk disalurkan terlebih dahulu.

Selama masa penyimpanan, Bulog secara rutin melakukan pemeriksaan kualitas dan pemeliharaan beras secara harian, mingguan, dan bulanan. Jika ditemukan indikasi adanya hama, fumigasi segera dilakukan. Gudang Bulog Kanwil DKI dan Banten menyimpan baik beras hasil serapan petani lokal maupun beras impor pengadaan tahun sebelumnya.

Meskipun demikian, Bulog mengakui bahwa ada kalanya beras baru pun mengalami kerusakan lebih cepat. Hal ini bisa disebabkan oleh proses panen yang kurang sempurna, dimana beras dipanen saat belum terlalu kering dan kemudian dipaksa dikeringkan. Beras seperti ini menjadi prioritas untuk segera disalurkan.

Sebelum pengemasan, beras melewati serangkaian mesin untuk memisahkan kerikil dan sisa-sisa karung. Proses pengemasan dilakukan dengan mesin untuk memastikan berat setiap kemasan seragam.

Setelah dikemas, beras SPHP disalurkan melalui berbagai saluran distribusi, seperti pengecer di pasar tradisional, Koperasi Desa Merah Putih, lembaga pemerintah, outlet binaan BUMN dan Bulog, hingga retail modern. Proses penyaluran membutuhkan waktu, sementara permintaan beras SPHP sangat besar. Bulog berupaya untuk terus memassifkan penyaluran beras ini.

Dengan adanya perbedaan pandangan antara Kementerian Pertanian dan Bulog, masyarakat menantikan solusi konkret agar kualitas beras SPHP dapat ditingkatkan dan sesuai dengan harapan.

Scroll to Top