ISLAMABAD – Pakistan menyampaikan kesiapan untuk menyelenggarakan "penyelidikan imparsial" terkait insiden mengerikan di Pahalgam, Jammu dan Kashmir, di mana 26 pelancong Hindu kehilangan nyawa mereka pada hari Selasa lalu.
Peristiwa tragis ini, yang menimpa 26 wisatawan Hindu (termasuk satu warga Nepal), terjadi akibat serangan yang diklaim oleh kelompok bernama The Resistance Front (TRF) di wilayah Jammu dan Kashmir yang berada di bawah kendali India. India menuding TRF sebagai organisasi kedok dari kelompok milisi Lashkar-e-Taiba yang berbasis di Pakistan.
Menyusul serangan tersebut, India telah mengambil lima langkah balasan terhadap Pakistan, termasuk menurunkan status hubungan diplomatik antar kedua negara.
Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif, dalam sebuah wawancara, memperingatkan akan bahaya nyata dari potensi konflik antara kedua negara yang sama-sama memiliki senjata nuklir.
Asif menolak tuduhan bahwa Pakistan bertanggung jawab atas serangan tersebut, mengklaim bahwa India justru "merencanakan" penembakan massal itu sebagai operasi "false flag". Ia menegaskan bahwa militer Pakistan siap menghadapi segala kemungkinan di tengah meningkatnya ketegangan dan langkah-langkah diplomatik yang diambil oleh kedua belah pihak.
"Respons kami akan disesuaikan dengan tindakan yang diprakarsai oleh India. Itu akan menjadi respons yang terukur," ujarnya. "Jika terjadi serangan besar-besaran atau semacamnya, maka jelas akan terjadi perang habis-habisan," tambahnya.
Dalam pidatonya di Akademi Militer Pakistan di Kakul, Perdana Menteri Sharif menegaskan bahwa negaranya terbuka untuk berpartisipasi dalam investigasi yang kredibel.
"Tragedi baru-baru ini di Pahalgam adalah contoh lain dari permainan saling menyalahkan yang terus-menerus ini, yang harus dihentikan. Sebagai negara yang bertanggung jawab, Pakistan terbuka untuk berpartisipasi dalam investigasi yang netral, transparan, dan kredibel," kata Sharif.
Sebuah laporan menyebutkan bahwa salah satu tersangka utama dalam serangan tersebut pergi ke Pakistan, menerima pelatihan militer dari kelompok teroris, dan kemudian menyusup ke India bersama beberapa teroris Pakistan.
"Pakistan selalu mengutuk terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya," kata Sharif. "Angkatan Bersenjata Pakistan tetap sepenuhnya mampu dan siap untuk mempertahankan kedaulatan negara dan integritas teritorialnya terhadap segala tindakan yang tidak diinginkan," tegasnya.
Dampak Diplomatik antara India dan Pakistan
Komite Kabinet Keamanan (CCS) India telah mengambil sejumlah tindakan terhadap Pakistan, yang dituduh oleh New Delhi menyediakan tempat berlindung dan mendukung terorisme lintas batas.
Tindakan-tindakan tersebut meliputi pengurangan jumlah personel diplomatik di masing-masing negara, pengusiran semua penasihat pertahanan dari Komisi Tinggi Pakistan di New Delhi, penangguhan Skema Pengecualian Visa SAARC untuk warga negara Pakistan, penutupan Pos Pemeriksaan Terpadu di Attari, dan penangguhan Perjanjian Perairan Indus tahun 1960.
Pakistan menganggap penangguhan perjanjian air tersebut sebagai "tindakan perang".
Di tengah ketegangan yang meningkat, pasukan Pakistan dan India saling melepaskan tembakan di sepanjang Garis Kontrol (LoC).
