Lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI harus rela melepas gaya hidup mewah mereka setelah dinonaktifkan oleh partai politik masing-masing. Ahmad Sahroni, Surya Utama (Uya Kuya), Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Nafa Urbach, dan Adies Kadir kini tak lagi menerima gaji, tunjangan, serta fasilitas lain yang biasa mereka nikmati.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa penonaktifan oleh partai otomatis menghentikan hak keuangan mereka sebagai anggota dewan. "Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya," ujarnya.
Meskipun demikian, pimpinan DPR belum memberikan jawaban pasti mengenai pergantian antar waktu (PAW) bagi anggota dewan yang dinonaktifkan. Tindak lanjut atas keputusan partai tersebut kini berada di tangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang akan berkoordinasi dengan mahkamah partai masing-masing.
Pemangkasan Gaji dan Tunjangan DPR
Sebelumnya, fasilitas anggota DPR dikenal sangat mewah. Namun, desakan publik memaksa adanya pemangkasan sejumlah pos penghasilan dan tunjangan.
Saat ini, seorang anggota DPR menerima gaji pokok Rp 4.200.000 per bulan. Selain itu, mereka mendapatkan berbagai tunjangan seperti tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan beras, serta uang sidang, dengan total mencapai Rp16.777.680.
Ada pula tunjangan konstitusional, seperti biaya komunikasi intensif, tunjangan kehormatan, pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran, serta honorarium fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, yang totalnya mencapai Rp57.433.000.
Jika digabungkan, jumlah bruto yang diterima anggota DPR mencapai Rp74.210.680 per bulan. Setelah dipotong pajak penghasilan 15 persen, penghasilan bersih yang dibawa pulang setiap bulan mencapai Rp65.595.730. Tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan serta fasilitas perjalanan luar negeri telah dihentikan.
Alasan Penonaktifan
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai Nasdem dinonaktifkan karena pernyataan kontroversial. Sahroni menyebut usulan pembubaran DPR sebagai "pendapat orang tolol" dan mendukung penangkapan anak-anak yang ikut demonstrasi. Nafa menjadi sorotan karena membela kenaikan tunjangan DPR dengan alasan macet dalam perjalanan.
Eko Patrio dan Uya Kuya dinonaktifkan oleh PAN setelah aksinya berjoget seusai Sidang Tahunan MPR 2025 menimbulkan kritik publik. Eko justru mengunggah video dirinya memparodikan aksi “sound horeg”.
Adies Kadir dari Partai Golkar dinonaktifkan setelah komentarnya mengenai kenaikan tunjangan dewan menuai polemik.
