Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, menuai kontroversi setelah menyatakan ketidakpeduliannya terhadap potensi pelabelan "kejahatan perang" atas serangan militer yang dilancarkan pemerintahan Trump terhadap sebuah kapal yang diduga milik geng narkoba Venezuela, Tren de Aragua.
Serangan mematikan yang terjadi pada 2 September itu telah memicu sorotan tajam dan desakan penjelasan dari berbagai pihak. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan 11 orang.
Berbagai pakar hukum, mantan pejabat keamanan nasional, dan politisi dari Partai Demokrat menyatakan kekhawatiran mendalam mengenai tindakan Presiden Trump yang dinilai melampaui batas kewenangan. Mereka mempertanyakan legalitas serangan yang dilakukan di perairan internasional tanpa memberikan proses hukum yang semestinya kepada para korban.
Vance membela tindakan pemerintah dengan argumen bahwa "membunuh anggota kartel yang meracuni warga negara kita adalah penggunaan terbaik militer kita." Pernyataan ini memicu reaksi keras, salah satunya dari seorang tokoh media sosial yang menyebut tindakan tersebut sebagai kejahatan perang karena menghilangkan nyawa warga sipil tanpa proses hukum.
Respon Vance yang menyatakan ketidakpeduliannya terhadap label "kejahatan perang" semakin memperuncing kontroversi.
Senator Rand Paul dari Partai Republik bahkan turut mengkritik keras pernyataan Vance tersebut. Ia mempertanyakan dasar pemikiran Vance yang seolah membenarkan eksekusi tanpa pengadilan, serta menekankan pentingnya proses hukum dan representasi bagi setiap individu yang dituduh melakukan kejahatan.
Trump sendiri telah lama berjanji untuk memberantas kartel narkoba, yang ia tuding sebagai penyebab utama overdosis dan kematian akibat narkoba di AS. Tren de Aragua menjadi target utama karena reputasinya yang terlibat dalam kekerasan ekstrem, perdagangan seks, dan penyelundupan narkoba.
Meskipun Trump telah menetapkan Tren de Aragua sebagai "organisasi teroris asing," yang memungkinkan penerapan sanksi finansial, hal ini tidak secara otomatis melegitimasi penggunaan kekuatan mematikan. Secara historis, anggota kartel diperlakukan sebagai pelaku kriminal yang memiliki hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil.
Kewenangan presiden untuk menggunakan kekuatan militer demi kepentingan nasional masih menjadi perdebatan, dan penerapan pembenaran hukum dalam kasus ini masih belum jelas.
