Kathmandu dilanda kerusuhan berdarah. Demonstrasi besar-besaran berubah menjadi kekacauan yang mengakibatkan pembakaran gedung-gedung pemerintahan, rumah politisi, dan serangan terhadap pejabat negara.
Ratusan pengunjuk rasa dilaporkan membakar properti publik dan pribadi, termasuk rumah-rumah politisi terkemuka. Saksi mata menggambarkan situasi mencekam dengan ban-ban yang dibakar, lemparan batu, dan amukan massa yang tak terkendali.
Helikopter militer bahkan dikerahkan untuk mengevakuasi para menteri dari kediaman mereka yang dikepung oleh massa yang marah. Massa juga dilaporkan menyerbu kediaman Perdana Menteri dan membakar kompleks pemerintahan Singha Durbar, pusat administrasi yang menaungi Gedung Parlemen dan kementerian-kementerian vital.
Video yang beredar di media sosial menunjukkan mantan Perdana Menteri Nepal, Sher Bahadur Deuba, bersama istrinya yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Arzu Rana, serta Menteri Keuangan, Bishnu Paudel, menjadi sasaran serangan massa. Menteri Keuangan bahkan terlihat berlari menyelamatkan diri di jalanan saat dikejar oleh para demonstran.
Kepala Hak Asasi Manusia PBB mengungkapkan keterkejutannya atas kekerasan yang terjadi dan menyerukan dialog untuk meredakan ketegangan. Organisasi Reporters Without Borders (RSF) melaporkan bahwa kantor pusat Kantipur Media Group turut menjadi sasaran pembakaran dan mendesak para demonstran untuk tidak menyerang jurnalis.
Bandara Kathmandu tetap beroperasi, namun sejumlah penerbangan terpaksa dibatalkan akibat asap tebal dari kebakaran yang mengganggu jarak pandang.
Perdana Menteri Nepal, KP Sharma Oli, telah mengundurkan diri setelah gelombang protes menentang larangan media sosial yang mengakibatkan jatuhnya 19 korban jiwa dan lebih dari 100 orang terluka.
Dalam surat pengunduran dirinya kepada Presiden Nepal, Ramchandra Paudel, Oli menyatakan bahwa keputusannya diambil untuk memfasilitasi penyelesaian masalah dan membantu menyelesaikannya secara politis sesuai dengan konstitusi.
Aksi demonstrasi yang dipicu oleh larangan terhadap platform media sosial seperti Facebook dan YouTube, dengan alasan perusahaan-perusahaan tersebut tidak terdaftar dan tunduk pada pengawasan pemerintah, dengan cepat meluas dan mencerminkan ketidakpuasan yang lebih dalam terhadap pemerintah. Para pemuda Nepal, khususnya, geram dengan gaya hidup mewah dan keuntungan yang dinikmati oleh anak-anak pejabat, sementara mereka sendiri berjuang untuk mencari pekerjaan.
