Menkeu Soroti Kesalahan Kebijakan Ekonomi Picu Demo Berujung Ricuh

Jakarta – Gelombang demonstrasi yang berujung pada kerusuhan dan korban jiwa baru-baru ini menjadi sorotan tajam. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa akar masalah ini terletak pada tekanan ekonomi yang berkelanjutan, akibat dari kesalahan kebijakan fiskal dan moneter.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Purbaya menyatakan bahwa demonstrasi tersebut merupakan akumulasi dari tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Ia menyoroti kelambatan pemerintah dalam membelanjakan anggaran dan kecenderungan menyimpan dana di Bank Indonesia (BI) sebagai penyebab utama. Akibatnya, meskipun suku bunga rendah, pertumbuhan uang yang seharusnya menjadi "vitamin" bagi perekonomian justru mengalami penyempitan hingga mencapai titik negatif.

"Sejak pertengahan 2023, penyerapan uang terus menurun hingga pertumbuhannya nol menjelang paruh kedua 2024. Ini yang menyebabkan perlambatan ekonomi yang signifikan, sektor riil kesulitan, dan munculnya narasi ‘Indonesia Gelap’. Kita cenderung menyalahkan faktor global, padahal kebijakan dalam negeri juga turut berkontribusi," jelas Purbaya.

Purbaya menuturkan, pertumbuhan uang sempat mencapai 7% pada periode Januari-April 2025, namun kembali merosot pada Mei-Agustus. Ia menyebut bahwa upaya pemulihan ekonomi yang terhambat akibat kebijakan moneter yang ketat kembali tertekan.

Menkeu juga mempertanyakan peran Komisi XI DPR RI yang dinilai kurang responsif terhadap kebijakan yang diambil oleh Kementerian Keuangan dan BI. Ia merasa heran mengapa isu krusial tersebut tidak diperdebatkan lebih awal, mengingat intensitas pertemuan antara Komisi XI dengan Menteri Keuangan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Purbaya berjanji akan segera melakukan perbaikan, terutama dalam mempercepat belanja pemerintah dan mengalirkan dana dari bank sentral ke perbankan agar sistem perekonomian kembali berjalan normal.

"Saya akan membalikkan kondisi yang memburuk akibat langkah-langkah yang kita ambil sendiri. Cara terbaiknya adalah dengan mempercepat belanja anggaran dan mengembalikan dana ke sistem perekonomian melalui perbankan, misalnya Himbara," pungkasnya.

Scroll to Top