Menteri Keuangan yang baru dilantik, Purbaya Yudhi Sadewa, berjanji akan memacu pertumbuhan ekonomi hingga 6%-7% sebagai solusi meredam gelombang demonstrasi yang terjadi akibat ketidakpuasan publik. Namun, sejumlah ekonom meragukan efektivitas pendekatan ini dalam mengatasi akar permasalahan, yaitu ketidakadilan dalam pengelolaan anggaran negara. Apa saja tantangan yang menanti Menteri Purbaya?
Pergantian Menteri Keuangan yang Kontroversial
Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang telah menjabat selama 14 tahun. Pergantian ini terjadi di tengah isu penjarahan di kediaman pribadi Sri Mulyani, meski pemerintah membantah insiden tersebut menjadi alasan utama reshuffle kabinet.
Janji Pertumbuhan Ekonomi dan Kritik Pedas
Setelah dilantik, Purbaya menyatakan tekadnya untuk "menciptakan pertumbuhan ekonomi 6%-7%" agar aksi demonstrasi tidak terulang. Ia bahkan menganggap tuntutan publik yang tertuang dalam ’17+8′ hanya sebagai aspirasi sebagian kecil masyarakat. Namun, sejumlah pengamat ekonomi menilai pernyataan ini menunjukkan kurangnya pemahaman Menteri Purbaya terhadap akar masalah yang sebenarnya.
Pekerjaan Rumah yang Menumpuk
Beberapa pekerjaan rumah mendesak yang harus diselesaikan Menteri Purbaya antara lain:
- Mengatasi Defisit Anggaran dan Utang Negara: Postur RAPBN 2026 dinilai rentan karena belanja negara lebih besar dari pendapatan, yang berpotensi meningkatkan utang negara. Peningkatan utang berisiko meningkatkan beban pembayaran bunga utang, yang dapat memengaruhi alokasi anggaran untuk sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan.
- Memulihkan Ketidakadilan Fiskal: Pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) memaksa sejumlah daerah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) secara signifikan, yang memicu penolakan dari masyarakat. Selain itu, gaji dan tunjangan anggota DPR tetap utuh di tengah upaya efisiensi anggaran.
- Memperbaiki Pendapatan Negara: Penerimaan pajak tahun ini diperkirakan tidak mencapai target karena pembatalan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk seluruh barang dan jasa. Selain itu, dividen BUMN dialihkan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Harapan dan Pesan untuk Menteri Keuangan Baru
Para ekonom berharap Menteri Purbaya berani mengevaluasi program-program yang kurang realistis dan berpotensi berdampak buruk terhadap kesehatan fiskal. Mereka juga menekankan pentingnya fiskal yang berkeadilan dan kemampuan Menteri Purbaya untuk memberikan pemahaman kepada Presiden mengenai keresahan masyarakat.
Menteri Purbaya Minta Maaf
Dalam pidato serah terima jabatan, Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya yang menyebut tuntutan ’17+8′ sebagai suara sebagian kecil rakyat. Ia berjanji pemerintah akan memulihkan kondisi ekonomi dan menciptakan banyak lapangan kerja.
