Aliansi mahasiswa dan masyarakat Merauke baru-baru ini menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Telkom di Jakarta, membahas serius dampak gangguan internet yang melanda wilayah mereka. Pertemuan yang berlangsung pada tanggal 8 September 2025 ini merupakan kelanjutan dari aksi protes di Merauke dan RDP sebelumnya di DPR Provinsi Papua Selatan.
Dalam forum tersebut, perwakilan aliansi bertemu langsung dengan petinggi Telkom, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Fokus utama yang mereka tekankan adalah kepastian pemulihan jaringan internet dan kompensasi atas kerugian yang dialami masyarakat.
"Tuntutan utama kami adalah kejelasan waktu pemulihan jaringan dan pemberian kompensasi. Kami mengusulkan agar pelanggan paket data dan IndiHome mendapatkan akses gratis selama satu hingga dua bulan sebagai bentuk ganti rugi," ujar salah satu perwakilan aliansi.
Menanggapi tuntutan tersebut, Telkom dan pemerintah memaparkan beberapa langkah yang tengah diupayakan. Di antaranya, pengiriman enam unit satelit cadangan dari Makassar untuk mempercepat pemulihan jaringan sementara, pembangunan pemancar radio besar yang ditargetkan rampung pada awal tahun 2026, serta penyelesaian kabel laut cadangan pada Juni 2028.
Terkait permintaan penggratisan kuota internet, pihak Telkom menyatakan masih dalam tahap pembahasan internal. Keputusan final akan segera diumumkan kepada masyarakat setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan perusahaan.
Aliansi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal hasil RDP ini hingga ada solusi nyata bagi masyarakat Merauke yang telah merasakan dampak gangguan internet sejak tanggal 16 Agustus 2025.
