JAKARTA, KOMPAS.TV – Kementerian ESDM membuka peluang bagi Pertamina untuk melakukan impor BBM guna memenuhi kebutuhan pasokan di SPBU swasta, seperti Shell dan BP, yang sedang mengalami masalah kelangkaan.
"Jika Pertamina ditugaskan memenuhi kebutuhan SPBU swasta, maka mereka akan diberi kesempatan untuk mengimpor, melalui satu pintu," kata Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman.
Saat ini, Kementerian ESDM masih menunggu data resmi dari SPBU swasta mengenai volume kebutuhan dan spesifikasi BBM yang diperlukan. Data ini diharapkan dapat diserahkan dalam waktu satu minggu agar dapat diproses dan disampaikan ke Pertamina. Data tersebut akan menjadi dasar pengadaan. Jika Pertamina mampu mencukupi kebutuhan SPBU swasta tanpa impor tambahan, maka impor tidak diperlukan. Namun, jika pasokan dalam negeri tidak mencukupi, Pertamina diperbolehkan melakukan impor tambahan melalui satu pintu.
Pemerintah telah memberikan tambahan kuota impor BBM untuk SPBU swasta sebesar 10 persen pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk kuota tahun 2026, badan usaha diminta menyampaikan kajian sebagai bahan pertimbangan kebijakan.
BP-AKR Tunda Pembukaan SPBU Baru
Di sisi lain, BP-AKR sedang mempertimbangkan kembali rencana pembukaan 10 SPBU baru menyusul kelangkaan BBM di sejumlah SPBU BP.
"Saat ini, kami masih melihat situasi dan kondisi. Akan sayang jika SPBU dibuka tanpa adanya pasokan BBM," ujar Direktur Utama BP-AKR, Vanda Laura.
Dalam rapat di Kementerian ESDM, Vanda menyampaikan kendala ekspansi SPBU yang sudah rampung dibangun, namun belum beroperasi karena keterbatasan pasokan BBM.
Pemerintah memberikan opsi agar SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina. Namun, BP-AKR menilai hal ini tidak sederhana karena setiap badan usaha, termasuk Pertamina dan BP, memiliki zat aditif yang berbeda, yang mempengaruhi spesifikasi BBM.
"Yang kami cari adalah solusi yang saling menguntungkan, terutama bagi masyarakat," kata Vanda.
BP-AKR masih menimbang alternatif lain sambil mengantisipasi potensi risiko yang mungkin timbul.
