Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan tidak akan pernah ada negara Palestina. Pernyataan ini disampaikan saat upacara peresmian proyek pembangunan permukiman besar di Tepi Barat, Kamis (11/9).
"Kami akan menepati janji kami bahwa tidak akan ada negara Palestina, tempat ini milik kami," tegas Netanyahu di Maale Adumim, sebuah permukiman Israel di sebelah timur Yerusalem. Ia menambahkan, Israel akan melindungi warisan, tanah, dan keamanan mereka serta berencana menggandakan populasi kota tersebut.
Israel lama bercita-cita membangun di lahan seluas 12 kilometer persegi yang dikenal sebagai E1, namun terhambat oleh oposisi internasional. Lokasi ini strategis karena terletak di antara Yerusalem dan permukiman Maale Adumim, dekat dengan jalur yang menghubungkan wilayah utara dan selatan Palestina.
Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bulan lalu menyetujui rencana pembangunan sekitar 3.400 rumah di lahan sensitif tersebut. Tindakan ini menuai kecaman, termasuk dari Sekjen PBB Antonio Guterres yang menyatakan permukiman ini akan membelah Tepi Barat menjadi dua dan menjadi "ancaman eksistensial" bagi keberadaan negara Palestina.
Menurut hukum internasional, semua permukiman Israel di Tepi Barat, yang diduduki sejak 1967, dianggap ilegal, terlepas dari izin perencanaan dari Israel.
Beberapa negara Barat, termasuk Inggris dan Perancis, berencana mengakui Negara Palestina di PBB akhir bulan ini. Inggris akan mengambil langkah ini jika Israel gagal mencapai gencatan senjata dalam konflik Gaza yang dipicu oleh serangan Hamas pada Oktober 2023.
Sejumlah menteri sayap kanan Israel dalam beberapa bulan terakhir secara terbuka menyerukan aneksasi wilayah tersebut.
LSM Israel, Peace Now, melaporkan bahwa pekerjaan infrastruktur di E1 dapat dimulai dalam beberapa bulan, dan pembangunan perumahan dalam waktu sekitar satu tahun.
Tepi Barat saat ini menjadi rumah bagi sekitar tiga juta warga Palestina dan sekitar 500.000 pemukim Israel.
