Pemerintah terus berupaya menjaga denyut nadi perekonomian nasional dengan menyiapkan serangkaian paket stimulus hingga pengujung tahun 2025. Program insentif ekonomi ini, yang disebut dengan istilah "8+4" oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, merupakan respons terhadap arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah untuk memacu aktivitas ekonomi masyarakat, terutama produktivitas.
Fokus utama dari paket stimulus ini adalah memberikan dukungan kepada berbagai lapisan masyarakat dan sektor ekonomi. Beberapa poin penting dari program ini antara lain:
Fasilitasi Fresh Graduate: Pemerintah akan menjembatani para lulusan baru dengan dunia kerja, memastikan mereka segera mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Skema link and match akan diterapkan untuk mempercepat proses ini. Detail mengenai besaran insentif masih dalam tahap pembahasan.
Perluasan Insentif Pajak PPh 21: Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (PPh DTP) akan diperluas, tidak hanya terbatas pada sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur, tetapi juga mencakup sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka).
Lanjutan Bantuan Pangan: Program bantuan pangan akan diperpanjang selama tiga bulan ke depan. Sebelumnya, program ini telah berjalan dengan memberikan bantuan beras 10 kg sebanyak dua kali pada bulan Juni-Juli 2025.
Jaminan Sosial untuk Pekerja Lepas: Pemerintah akan memberikan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, dan jaminan kematian kepada para pekerja lepas (freelance) dan gig workers, seperti pengemudi ojek online (ojol). Skema pembayaran bantuan oleh pemerintah, yang sebelumnya sebesar 50%, sedang disiapkan secara teknis.
Fasilitas BPJS Ketenagakerjaan untuk Perumahan: Pemerintah akan memberikan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan, renovasi, dan kepemilikan rumah.
Program Padat Karya Tunai: Program padat karya tunai (cash for work) akan digulirkan bagi para pekerja di sektor padat karya, seperti sektor perhubungan dan perumahan.
Nilai anggaran untuk keenam program tersebut telah disiapkan, namun belum diumumkan secara resmi. Pemerintah akan mematangkan detail program ini dalam rapat koordinasi, dan berkomitmen untuk mendorong implementasi hingga akhir tahun.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa anggaran untuk program insentif ini berasal dari realokasi anggaran yang selama ini kurang efektif atau berjalan lambat. Dengan melakukan pergeseran anggaran ke program-program yang lebih siap dan efektif, pemerintah berharap dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian.
