Hingga September 2025, progres pembangunan fisik di Kabupaten Mimika masih tergolong lambat. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika, Yohana Paliling.
Keterlambatan ini disebabkan oleh beberapa faktor krusial, terutama dalam proses lelang proyek-proyek besar serta kendala jaringan internet yang dialami di wilayah-wilayah pedalaman.
Yohana Paliling menjelaskan bahwa capaian ini sangat dipengaruhi oleh kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersifat teknis, terutama Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Sebagian besar proyek fisik berskala besar yang ditangani kedua dinas ini masih dalam tahap tender, bahkan ada yang baru sebatas pencairan uang muka.
"Target kami adalah 60 persen. Namun, jika melihat OPD teknis seperti Dishub dan PUPR, volume fisiknya besar dan sebagian besar masih dalam proses tender," ujar Yohana.
Dari total 66 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, terdapat 17 OPD yang realisasinya masih di bawah 50 persen, termasuk sembilan distrik. Rendahnya capaian di beberapa distrik ini lebih disebabkan oleh masalah teknis, salah satunya adalah keterbatasan jaringan internet yang menyulitkan proses penginputan data ke sistem.
"Ada yang realisasi keuangannya sudah 78 persen, tetapi realisasi fisiknya baru lima persen. Oleh karena itu, fokus kami saat ini adalah memberikan pendampingan kepada OPD yang capaiannya masih rendah," tegas Yohana.
Yohana menegaskan bahwa rendahnya realisasi fisik ini bukan berarti kegiatan pembangunan tidak berjalan, melainkan karena sejumlah proyek besar masih menunggu proses tender dan adanya keterbatasan infrastruktur jaringan di wilayah pedalaman.
