Ukraina memperkirakan kebutuhan dana yang sangat besar, mencapai setidaknya Rp1.969 triliun (USD120 miliar), untuk tahun depan demi melanjutkan perlawanan terhadap invasi Rusia. Jumlah yang sama juga diperlukan untuk memelihara kekuatan militer, bahkan jika konflik berakhir.
Ketergantungan Ukraina pada bantuan finansial dari negara-negara Barat sangat tinggi, mengingat sekitar sepertiga dari output ekonomi negara dialokasikan untuk pertahanan. Menteri Pertahanan Ukraina menekankan risiko kehilangan lebih banyak wilayah jika negara terus kalah dalam hal pengeluaran militer di medan perang.
Pentingnya menjaga militer dalam kondisi siap siaga juga disoroti, sebagai langkah antisipasi terhadap potensi agresi lanjutan dari Rusia. Sebagai solusi, Ukraina mengusulkan penggunaan aset Rusia yang dibekukan di negara-negara Barat untuk mendanai pengeluaran pertahanan, mengingat beban pajak yang besar yang telah ditanggung negara selama perang.
Usulan ini tentu menimbulkan kontroversi. Rusia mengecam segala upaya penyitaan asetnya sebagai tindakan pencurian yang akan berakibat serius.
Uni Eropa juga tengah mempertimbangkan opsi penggunaan aset Rusia yang dibekukan untuk mendanai "pinjaman reparasi" bagi Ukraina, namun menekankan bahwa penyitaan aset secara langsung tidak akan dilakukan.
