Jakarta – Wacana tentang perlunya pemerintah Indonesia memiliki aplikasi transportasi online sendiri kembali menguat. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat, sehingga tujuan sosial yang lebih luas dapat tercapai.
Selama ini, fokus pemerintah lebih tertuju pada perusahaan aplikator, sementara kesejahteraan pengemudi kurang diperhatikan. Padahal, di Indonesia, pengemudi transportasi online bukanlah sekadar pekerja, melainkan mitra.
Idealnya, jika pemerintah mengakui pengemudi ojek online sebagai profesi yang sah, maka negara perlu mengambil langkah proaktif dengan menciptakan platform yang berpihak pada kepentingan mereka.
Potongan Biaya yang Lebih Adil
Salah satu poin penting adalah pengaturan potongan biaya. Saat ini, pengemudi seringkali terbebani dengan potongan biaya yang mencapai lebih dari 20%. Dengan aplikasi milik pemerintah, potongan biaya dapat ditekan hingga maksimal 10%, sehingga pendapatan pengemudi bisa lebih optimal.
Fokus pada Pengemudi, Bukan Aplikator
Perbedaan pendekatan antara Indonesia dan Malaysia menjadi sorotan. Di Malaysia, pengemudi diakui sebagai pekerja dengan standar gaji yang dilindungi pemerintah. Hal ini berbeda dengan di Indonesia, di mana fokus lebih banyak diberikan pada aplikator.
Kondisi ini membuat pemerintah sulit melindungi pengemudi secara langsung. Semua tuntutan pengemudi seringkali tidak terpenuhi karena bergantung pada kebijakan perusahaan aplikator. Sudah saatnya pemerintah melihat pengemudi ojek online sebagai pekerjaan formal yang dilindungi dan memiliki lisensi. Aplikasi seharusnya hanya menjadi alat bantu, bukan penentu pekerjaan.
Manfaat Aplikasi Transportasi Online Pemerintah
Kepemilikan aplikasi transportasi online oleh pemerintah akan memberikan berbagai keuntungan signifikan:
- Data yang Akurat: Pemerintah akan memiliki data pasti mengenai jumlah pengemudi, yang selama ini tidak diketahui secara jelas. Data ini penting untuk menentukan kewajiban pajak dan mengatur kesejahteraan mereka.
- Pemantauan Mobilitas: Pemerintah dapat memantau dan mengawasi kebutuhan mobilitas masyarakat secara langsung, sehingga dapat merancang kebijakan yang lebih tepat.
- Persyaratan yang Lebih Ketat: Pemerintah dapat menerapkan persyaratan yang lebih ketat untuk menjadi pengemudi, memastikan jumlah pengemudi sesuai dengan permintaan pasar.
- Pembinaan Rutin: Pemerintah dapat secara rutin memberikan pembinaan kepada pengemudi mengenai etika, keselamatan, dan tata cara memuat barang.
- Prioritas Kesejahteraan: Keuntungan bukanlah target utama. Prioritas adalah kesejahteraan pengemudi dan kemudahan bagi masyarakat, sehingga tujuan sosial lebih tercapai.
