Jakarta – Perusahaan aplikasi transportasi daring, Grab, menyatakan bahwa besaran biaya layanan atau biaya sewa aplikasi yang diterapkan telah selaras dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan oleh Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy, merujuk pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 1001 Tahun 2022 yang merupakan perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.
Menurut Tirza, biaya layanan tersebut merupakan mekanisme pembagian pendapatan antara Grab dan mitra pengemudi dalam penyediaan layanan transportasi kepada konsumen. Sebagian dari biaya ini dialokasikan kembali untuk mendukung kebutuhan dan pengembangan kapasitas mitra pengemudi melalui berbagai program inisiatif.
Lebih lanjut, Tirza menjelaskan bahwa pendapatan Grab Indonesia berasal dari dua sumber utama, yaitu komisi atau biaya layanan yang dikenakan kepada mitra atas penggunaan aplikasi sebagai sarana mencari pekerjaan, dan biaya jasa aplikasi atau biaya pemesanan (platform fee) yang dibayarkan langsung oleh pelanggan sebagai pengguna layanan.
Tirza juga menambahkan bahwa model bisnis ini serupa dengan praktik industri digital lainnya, seperti pembelian tiket kereta api atau pesawat melalui platform perjalanan, di mana selain harga tiket, konsumen juga dikenakan biaya layanan untuk mendukung operasional dan pengembangan teknologi platform.
Pernyataan Grab ini muncul sebagai respons terhadap keluhan dari Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia mengenai potongan biaya aplikasi yang mencapai 40 persen, yang dinilai tidak sesuai dengan aturan Kepmenhub KP nomor 1001 tahun 2022 yang membatasi potongan maksimal 20 persen. Garda Indonesia juga menyoroti beban biaya operasional yang ditanggung pengemudi, yang dapat mencapai 50 persen dari pendapatan, sehingga margin keuntungan yang didapat pengemudi sangat tipis.
