Gelombang demonstrasi yang sebelumnya marak di Indonesia kini tampak menjalar ke negara tetangga. Filipina dan Timor Leste menjadi saksi unjuk rasa massa yang menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas berbagai persoalan sosial-politik dan ekonomi.
Meskipun dipicu oleh masalah yang berbeda, kedua negara ini memiliki kesamaan: ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi, praktik korupsi, serta alokasi anggaran publik yang dianggap tidak adil oleh pemerintah.
Filipina: Kritik Tajam terhadap Korupsi dan Penyalahgunaan Anggaran
Di Filipina, kemarahan publik meledak akibat skandal korupsi dalam proyek pengendalian banjir yang merugikan negara hingga miliaran dolar AS. Tuntutan pertanggungjawaban dari para pejabat pemerintah semakin menguat.
Ribuan mahasiswa dan akademisi turun ke jalan memprotes proyek pengendalian banjir yang diduga kuat sarat dengan praktik korupsi. Pengamat menilai aksi ini sebagai pertanda bangkitnya kembali semangat perlawanan rakyat, mengingatkan pada gelombang politik besar di masa lalu.
Pada Jumat, 12 September 2025, ribuan mahasiswa dan pengajar Universitas Filipina (UP) di Quezon City melakukan aksi unjuk rasa. Mereka menuntut transparansi pemerintah dan menolak "korupsi sistemik" yang merajalela dalam proyek infrastruktur.
Proyek pengendalian banjir, yang diharapkan menjadi solusi atas bencana tahunan, justru menuai kecaman. Laporan investigasi mengungkap indikasi penggelembungan anggaran, kolusi dengan kontraktor, dan lemahnya pengawasan.
Aksi protes di UP hanyalah bagian dari gelombang kemarahan yang meluas. Berbagai kelompok masyarakat sipil, organisasi mahasiswa dari universitas lain, dan komunitas gereja turut menyuarakan dukungan. Mereka menganggap kasus ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menegakkan akuntabilitas.
Selain itu, demonstrasi mahasiswa juga dipicu oleh kebijakan pemotongan anggaran publik dan isu-isu sosial lain yang dianggap tidak adil.
Timor Leste: Polemik Mobil Dinas DPR Memicu Ketegangan
Di Timor Leste, ribuan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa pada Senin, 15 September 2025, menentang rencana pembelian mobil dinas baru untuk anggota DPR. Aksi di depan gedung Parlemen Nasional di Dili itu diikuti oleh lebih dari seribu orang, mayoritas mahasiswa.
Massa menolak rencana pengadaan mobil Toyota Prado untuk 65 anggota parlemen yang telah disetujui dalam anggaran 2025.
Aparat kepolisian merespons dengan gas air mata untuk membubarkan aksi tersebut. Insiden ini menjadi salah satu protes terbesar baru-baru ini di negara itu, menyoroti bagaimana isu transparansi pengeluaran pemerintah dan prioritas anggaran dapat memicu tuntutan publik, terutama dari kalangan muda.
Aksi ini berlanjut pada hari Selasa, dengan demonstran membakar ban dan kendaraan pemerintah di dekat gedung parlemen, serta melemparkan batu ke arah petugas, yang dibalas dengan gas air mata.
Lebih dari dua ribu pengunjuk rasa, sebagian besar mahasiswa dari ibu kota, berkumpul di dekat Parlemen Nasional. Aksi ini diperkirakan akan terus berlanjut sampai ada pembatalan rencana pengadaan mobil tersebut.
