Konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung lama kembali menjadi sorotan dunia. Pada tanggal 12 September 2025, Majelis Umum PBB secara resmi mengesahkan Deklarasi New York, sebuah langkah signifikan untuk mendorong tercapainya solusi dua negara yang damai dan berkelanjutan.
Deklarasi ini mendapatkan dukungan luas dari komunitas internasional, dengan 142 negara anggota PBB menyetujui, 10 menolak, dan 12 abstain. Hasil voting ini menunjukkan adanya perubahan dinamika diplomatik global pasca-konflik Gaza tahun 2023. Inti dari Deklarasi New York adalah menegaskan kembali pentingnya solusi dua negara antara Israel dan Palestina tanpa melibatkan Hamas dalam prosesnya.
Berikut adalah poin-poin utama yang tertuang dalam Deklarasi New York:
1. Penghentian Permusuhan dan Gencatan Senjata Abadi
Deklarasi ini mendesak adanya gencatan senjata permanen antara Israel dan Palestina. Langkah ini mencakup pembebasan seluruh sandera, pertukaran tahanan, dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza. Upaya mediasi yang dilakukan oleh Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat juga mendapatkan dukungan penuh. Deklarasi ini juga mendorong penyatuan Gaza dan Tepi Barat di bawah pemerintahan Palestina yang sah, menolak segala bentuk pendudukan atau pengurangan wilayah.
2. Jaminan Keamanan dan Stabilitas
Untuk menjaga perdamaian, deklarasi ini menyerukan penempatan misi stabilisasi internasional di bawah naungan PBB, atas undangan dari Pemerintah Palestina. Misi ini bertujuan untuk melindungi warga sipil, mendukung aparat keamanan Palestina, dan menjaga keamanan di wilayah masing-masing pihak. Penguatan kapasitas pasukan keamanan Palestina dan penyatuan sistem hukum serta keamanan menjadi kunci untuk menjaga ketertiban.
3. Respons Kemanusiaan yang Berkelanjutan
Deklarasi ini menekankan pentingnya penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional. Israel diwajibkan memfasilitasi akses penuh bagi bantuan, termasuk layanan dasar seperti listrik, air, bahan bakar, dan perawatan medis di Gaza. Dukungan finansial jangka panjang juga diberikan kepada organisasi kemanusiaan Palestina dan UNRWA untuk memastikan respons yang fleksibel dan berkelanjutan terhadap kebutuhan warga sipil.
4. Rencana Pemulihan dan Rekonstruksi Gaza
Setelah respons kemanusiaan, deklarasi ini mendukung rencana pemulihan dan rekonstruksi Gaza yang dipimpin oleh Pemerintah Palestina dengan dukungan internasional. Fokusnya meliputi perbaikan perumahan, layanan kesehatan, pendidikan, air, sanitasi, energi, serta revitalisasi ekonomi lokal. Tujuannya adalah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong stabilitas sosial di Gaza.
5. Pemulihan Kondisi Kemanusiaan di Tepi Barat
Selain Gaza, Tepi Barat juga menjadi perhatian. Deklarasi ini menyoroti rehabilitasi infrastruktur darurat, perbaikan jalan, layanan air dan sanitasi, serta penyediaan tempat tinggal sementara bagi pengungsi internal. Dukungan sosial dan ekonomi diberikan untuk melindungi komunitas Palestina dari pengusiran paksa sekaligus memperkuat sistem pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial di wilayah ini.
6. Mewujudkan Negara Palestina yang Berdaulat
Deklarasi ini menegaskan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, mengakhiri pendudukan Israel, dan mendorong solusi dua negara berdasarkan perbatasan tahun 1967. Upaya ini mencakup pengakuan internasional terhadap Palestina, keanggotaan penuh di organisasi internasional, serta dukungan politik, hukum, dan finansial untuk memastikan kedaulatan Palestina atas wilayah, sumber daya, dan sistem pemerintahan.
7. Dukungan Reformasi dan Pemulihan Ekonomi
Untuk memperkuat stabilitas, deklarasi ini mendorong dukungan internasional terhadap reformasi Pemerintah Palestina, stabilisasi keuangan, pengembangan infrastruktur, akses pasar, investasi, dan pengembangan sektor swasta. Pendidikan, digitalisasi, kewirausahaan, pariwisata, dan proyek pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama untuk membangun ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8. Penegakan Hukum Internasional dan Hak Asasi
Deklarasi ini menekankan kepatuhan terhadap hukum internasional, termasuk resolusi PBB, hukum humaniter internasional, dan hak asasi manusia. Semua pihak diminta menolak tindakan sepihak yang mengubah status wilayah, menghentikan kekerasan pemukim, memantau kepatuhan bisnis, dan mendukung mekanisme investigasi internasional untuk akuntabilitas.
9. Koeksistensi Damai dan Pencegahan Kekerasan
Deklarasi ini mendorong narasi perdamaian berbasis hak asasi, pendidikan, media, dan dialog antar-komunitas. Penekanan diberikan pada penguatan peran masyarakat sipil, pemuda, dan perempuan sebagai agen perdamaian, mengatasi ujaran kebencian, radikalisasi, disinformasi, dan meningkatkan kesadaran tentang hak serta identitas Palestina dan Israel.
10. Integrasi Regional dan Keamanan
Deklarasi ini juga mendukung kerja sama regional dan pengakuan timbal balik antara Israel dan negara-negara Arab, termasuk negosiasi dengan Suriah dan Lebanon. Paket dukungan perdamaian multilateral, termasuk integrasi ekonomi dan keamanan, diarahkan untuk menciptakan stabilitas regional, pembangunan bersama, dan jaminan keamanan bagi semua pihak.
11. Mekanisme Tindak Lanjut Internasional
Deklarasi ini menekankan perlunya mekanisme internasional untuk memantau implementasi hasil konferensi, termasuk pemantauan solusi dua negara, rekonstruksi, bantuan kemanusiaan, pemulihan ekonomi, dan kepatuhan hukum internasional.
Deklarasi New York diprakarsai oleh Arab Saudi dan Prancis, serta didukung oleh Liga Arab dan beberapa negara anggota PBB lainnya. Deklarasi ini juga menuntut agar Hamas mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan kendali kepada Otoritas Palestina di bawah pengawasan internasional.
Meskipun demikian, Amerika Serikat menunjukkan sikap berbeda. Mereka menganggap deklarasi ini sebagai "aksi publisitas yang salah arah dan tidak tepat waktu." Mereka menekankan bahwa melucuti senjata Hamas dan memastikan semua sandera dibebaskan merupakan prioritas utama.
